Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. MI/Naufal Zuhdi
Naufal Zuhdi • 17 September 2025 09:45
Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa proses penyaluran kredit aliran dana dari bank sentral sebesar Rp200 triliun yang disalurkan ke Himbara harus melalui prinsip kehati-hatian.
"Kalau bank dengan kapasitas penyalurannya terbatas itu dipaksakan, maka khawatir kredit fiktif, khawatir NPL-nya juga naik," ucap Bhima saat ditemui di Kantor Celios, Jakarta, dikutip Rabu, 17 September 2025.
"Paling tidak kan bank tetap harus ada know your customers, harus ada analisis kreditnya biar lebih prudent. Jadi proses-proses kredit secara normal itu, penyaluran kredit dengan tahapan yang hati-hati itu tetap harus dilalui," lanjut dia.
Baca juga:
Menkeu Purbaya: Rp200 Triliun Nongkrong di Bank, Bukan untuk Ditarik Setelah 6 Bulan |
Ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait aliran dana dari bank sentral sebesar Rp200 triliun yang sudah ditransfer kepada beberapa Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) disimpan pada instrumen keuangan lain.
"Kita khawatirkan uang itu sebenarnya akan disimpan juga ujungnya kepada instrumen keuangan lain. Bisa dititipin ke bank swasta, kalau SBN memang kemarin sempat dibolehkan, atau dibelikan obligasi swasta, atau tanpa ada prioritas alokasi yang jelas," jelas dia.
Selain itu, Bhima khawatir uang yang digelontorkan pemerintah nanti bisa masuk ke instrumen-instrumen kredit korporasi, bukan ke UMKM. Sebab menurut dia, yang paling siap sekarang untuk menyerap uang sebesar itu adalah korporasi swasta, atau pun BUMN.
Ia turut menyinggung soal aliran dana tersebut untuk pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menyebut bahwa apabila aliran dana tersebut disalurkan untuk KDKMP akan berisiko tinggi.
"Bahkan bisa menjadi lahan kredit fiktif ataupun korupsi. Itu uang kalau misalnya kreditnya tidak lancar dan pemerintah membutuhkan untuk segera menyerap belanja, maka bisa mengganggu operasional belanja pemerintah," pungkas Bhima.