Keberlangsungan Industri Tembakau sebagai Sektor Padat Karya Mesti Dijaga

Jakarta: Keberlangsungan industri hasil tembakau sebagai salah satu sektor padat karya menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo meminta para menterinya untuk menganalisa proyek-proyek yang menciptakan lapangan pekerjaan, seperti industri padat karya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, industri tembakau dan olahannya telah membuka jutaan lapangan kerja. Namun, keberlangsungannya semakin terancam dengan munculnya inisiatif kebijakan yang tidak mendukung sektor tersebut.

"Pemerintah harus menjaga kedaulatan dan kebebasan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal," ujar dia kepada wartawan, Kamis, 27 Maret 2025.

Ia menyoroti wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Apalagi kebijakan ini dinilai mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Ia menjelaskan, FCTC berprinsip untuk mengatur negara produsen tembakau di seluruh dunia. Mirisnya, perjanjian FCTC ini diinisiasi oleh negara-negara non-produsen tembakau yang disinyalir menunggangi isu kesehatan untuk mematikan industri strategis di negara seperti Indonesia.

“Bila dicermati, intervensi saat ini dilakukan melalui perjanjian internasional yang apabila sudah ikut, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mentransformasikan ikatan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional,” tutur dia.
 

Baca juga:  Indonesia Perluas Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif

(Ilustrasi petani tembakau. Foto: Dok MI)

Pertimbangan kondisi dalam negeri

Untuk itu, ia menyarankan agar Kemenkes berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan kebijakan yang berimbang sebelum mengesahkan rancangan tersebut.

“Pemerintah perlu berhati-hati. Indonesia adalah produsen tembakau dengan mata rantai yang besar, di mana industri tembakau menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar dia.

Selain itu, demi menjaga kedaulatan negara seperti halnya Amerika Serikat (AS) yang memilih keluar dari WHO, pemerintah harus secara tegas menegakkan kedaulatan dari ancaman intervensi asing. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi nasional sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat bila diterapkan. Di sinilah pemerintah harus memiliki kebebasan dan kedaulatan negara harus ditegakkan,” tegas dia.