Melawan Stigma Nauru dan Tambang Menghancurkan

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Istimewa

Melawan Stigma Nauru dan Tambang Menghancurkan

Arga Sumantri • 30 October 2024 21:38

Kalimantan Timur: Pengelolaan tambang yang buruk akan mengancam kehidupan di masa depan. Hal ini sudah terjadi di Nauru, sebuah negara di kawasan Pasifik Tengah yang sekarang menjadi negara termiskin di dunia dan kesulitan air bersih, padahal sebelumnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. 

"Nauru adalah negara kecil yang kaya karena tambang. Tapi karena mereka tidak mengelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia," buka Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangannya, Rabu, 30 Oktober 2024.

Akmal mengatakan langkah progresif harus menjadi komitmen dalam pengelolaan lahan bekas tambang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan lahan bekas tambang yakni dengan penanaman kakao.

Penanaman bibit kakao dilakukan di lokasi Kawasan Pengembangan Masa Depan atau disingkat Kembang Mapan. Total luasnya 709,9 hektare. Pola pengelolaan tambang di Berau Coal ini, kata Akmal, jauh berbeda dengan apa yang sudah terjadi di Republik Nauru, era 80-an lalu. 

"Konsep kelola tambang Berau Coal sangat memerhatikan kepentingan masa depan dan transformasi dari tambang menuju pertanian, peternakan dan perikanan," ujarnya.

Namun, kata Akmal, langkah progresif ini bukan tanpa halangan. Sebab, masih berkembang stigma negatif bahwa tambang menghadirkan kehancuran dan kerusakan lingkungan hidup. 
 

Baca juga: Prabowo Minta Program Hilirisasi 26 Komoditas Segera Dijalankan

Menurut Akmal, stigma itu tak sepenuhnya benar. Contoh kasus yang dilakukan oleh Berau Coal dan perusahaan tambang pemegang IUP yang secara konsisten melakukan penghijauan kembali dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita terus lakukan aksi nyata dan campaign (kampanye) positif, bahwa tambang harus menghadirkan rakyat yang lebih sejahtera. Tambang harus menghadirkan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik ke depan," tegas Akmal. 

Berau Coal memiliki areal konsesi tidak kurang dari 108 ribu hektare dan jumlah pekerja mencapai 23 ribu orang. Akmal berharap Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya dapat memberikan contoh pembangunan berkelanjutan. Ada contoh baik dari praktik tambang. 

Misal saja, membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah melalui pemanfaatan areal lahan eks tambang di sekitar perusahaan. Minimal, untuk keperluan sayur mayur dan ikan di lokasi perusahaan tidak mengganggu pasar lokal di masyarakat. 

"Tentu butuh ikhtiar. Tapi saya yakin dengan kolaborasi, semua bisa dilakukan. Sinergi yang baik ini harus dilanjutkan," pesan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. 

Selanjutnya, ia meminta agar Berau Coal dapat terus membantu pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi dan membangun kemandirian. "Perusahaan harus bantu menanam pangan untuk keperluan sendiri, sehingga tidak mengganggu pasar masyarakat," tandasnya. 

Akmal menilai kerusakan akibat tambang sebagai ulah pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Khususnya, pelaku-pelaku tambang ilegal.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)