Penegak Hukum Diminta Serius Tangani Skandal Demurrage Impor Beras

Jakarta: Penegak hukum diminta mengusut tuntas skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar hingga ke akar-akarnya. Aparat penegak hukum harus mempunyai perspektif menyelamatkan petani dalam perkara ini.

“Aparat penegak hukum harus punya perspektif menyelamatkan petani, jadi serius menangani masalah skandal demurrage Rp294,5 miliar ini,” ujar pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng, dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2024.

Salamuddin mengatakan aparat penegak hukum harus dapat mengusut tuntas perkara ini, karena impor beras saat masa panen petani merupakan kejahatan. Apalagi, kata dia, terdapat denda hingga Rp294,5 miliar dengan adanya keberadaan 1.600 kontainer beras yang diduga ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

“Harus diusut tuntas, (beras impor) legal saja kejahatan kalau sekarang di saat panen, apalagi ilegal,” ungkap dia.

Salamuddin menegaskan pemerintah seharusnya dapat fokus membantu petani dengan tidak melakukan impor beras di masa panen. “Sementara sekarang harga gabah petani anjlok, jauh di bawah harga gabah tahun lalu. Seharusnya pemerintah membantu petani dengan tidak impor beras di masa panen,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengungkapkan 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar berisi beras tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Sebanyak 1.600 kontainer beras itu merupakan bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.
 

Baca Juga:  Bapanas Utamakan Serap Beras Dalam Negeri, Meski Masih ada Rencana Impor 2,1 Juta Ton Lagi

Terkait perkara ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu. Pengadu juga memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.
 
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.
 
Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan diyakini merugikan negara Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.
 
KPK diharap menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah pihak terkait diharap diklarifikasi lebih lanjut.