KontraS: Kasus Pelanggaran HAM Tak Bisa Dianggap Kedaluwarsa

Jakarta: Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rozy Brilian mengatakan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu tidak bisa dianggap sudah kedaluwarsa. Pelanggar HAM dimasa lalu harus ditindak berdasarkan mekanisme hukum.

“Dalam rezim otoritarian menuju rezim demokrasi, para pelaku kejahatan pelanggaran HAM diadili semuanya lewat mekanisme hukum yang akuntabel, sehingga orang-orang seperti Prabowo seharusnya tidak bisa mencalonkan sebagai presiden,” ucap Rozy kepada Medcom.id, Selasa, 12 Desember 2023.

Rozy mengatakan ada konsekuensi jika terduga pelanggar HAM ikut kontestasi politik. Salah satunya,  kasusnya tidak akan bisa diselesaikan.

“Lebih baik kita berpikir secara konstruktif, bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat diadili terlebih dahulu,” ungkap dia.
 

Baca juga: KontraS: Pemerintahan Jokowi Sangat Bermasalah Terkait HAM

Rozy menyayangkan ada narasi yang mengatakan isu pelaggaran HAM yang dilakukan Prabowo sudah tidak relevan. Seharusnya para terduga pelaku pelanggaran HAM harus ditindak terlebih dulu sebelum mengikuti kontestasi politik.

"Bagaimana bisa seseorang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan paksa, itu justru dipuja-puja, mendapat karpet merah, menjadi penguasa,” ujar Rozy

Sebelumnya, Ketua Ikatan Aktivis 98, Immanuel Ebenezer mengatakan tudingan negatif terhadap Capres Prabowo Subianto sebagai pelaku pelanggaran HAM sudah kedaluwarsa. Hal tersebut disampaikan karena telah tiga kali Prabowo lolos dalam verifikasi kontestasi Pilpres.

"Jika ingin ditelusuri pihak-pihak yang dianggap dirugikan dalam kejadian 98 itu, mayoritas sudah berada dalam barisan Prabowo Subianto," tulisnya dalam keterangan yang diterima, Senin, 11 Desember 2023.

Menurut Immanuel, masyarakat harus fokus ke gagasan-gagasan yang akan dibawa para Capres, bukan mewarisi kebencian yang tidak berkesudahan.

(Imanuel Rymaldi Matatula)