Wacana KIM Plus untuk Jegal Anies, Pakar: Perkosa Hak Pilih Warga Jakarta

Jakarta: Wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 Jakarta dikritik. Pasalnya, wacana yang disebut menjegal Anies Baswedan itu dinilai memperkosa hak hak pilih warga Jakarta.

“Ini sama dengan memperkosa hak pilih warga Jakarta yang hanya disodorkan satu pilihan yang akan memimpin Jakarta, tidak ada alternatif pilihan," kata peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 6 Agustus 2024.

Lili menyebut kotak kosong dalam kontestasi bukan sebagai bentuk pilihan. Tetapi, dianggap sebagai golongan putih (golput).

"Kalau tidak suka silahkan pilih kotak kosong. Memilih kotak kosong bukann suatu pilihan. Itu sama saja maknanya golput,” ungkap dia. 
 

Baca juga:  PKB Respons Peluang KIM Plus untuk Jegal Anies

Dia menegaskan wacana calon tunggal dalam pemilihan tak baik dalam iklim demokrasi. Sebab, dianggap mengkerdilkan proses demokrasi.

“Pilgub dengan calon tunggal sama dengan membonsai proses demokratisasi pilgub Jakarta,” sebut dia.

Lili menjelaskan semestinya ada kompetisi sebagai syarat utama dari demokrasi. Dengan hanya ada satu calon, kompetisi tidak terjadi.

Lili juga menilai melawan kotak kosong tidak aple to aple. Sebab, tak ada kampanye untuk memilih kotak kosong sebagai salah satu pendidikan politik kepada warga.

“Padahal fungsi pilkada, salah satunya, memberikan pendidikan politik bagaimana warga disodorkan tawaran program memajukan daerah dan pilihan politik terhadap beragam calon yang berkompetisi,” ujar dia.

Lili berharap partai-partai di luar koalisi KIM tidak memiliki keinginan untuk terbentuknya calon tunggal. Jika itu terjadi, Jakarta sebagai barometer demokrasi nasional mengalami kemunduran. 

"Quo vadis Pilgub DKI? Quo vadis partai-partai politik?” tandas Lili.