Ilustrasi. Medcom.id
Padang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Deklarasi Pengawasan Anti Hoaks, Politisasi SARA, dan Netralitas ASN menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan berjalan dengan demokratis, menjunjung asas umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil.
"Ini bukan bagian dari tahapan Pilkada, tetapi lebih pada menjaga marwah lembaga ini dan memastikan terciptanya pemilihan yang bermartabat. Kita ingin melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat," kata Alni di Padang, Kamis, 26 September 2024.
Dia menyoroti ancaman seperti politisasi SARA dan ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri sebagai faktor yang dapat mengganggu suasana kondusif selama Pilkada. "Kita semua harus memastikan tidak ada pelanggaran selama penyelenggaraan Pilkada serentak nasional 2024," jelasnya.
Deklarasi ini dibacakan oleh dua calon Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy dari pasangan Mahyeldi dan Ekos Albar dari pasangan Epyardi Asda.
Setelah pembacaan deklarasi, kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan gendang tasa dan penandatanganan papan deklarasi sebagai simbol komitmen bersama.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, menyatakan bahwa Bawaslu fokus pada pengawasan tahapan kampanye dan pungut-hitung dalam Pilkada Sumbar 2024. Pengawasan khusus terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, serta potensi politisasi SARA dan hoax menjadi prioritas utama.
"Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan bermartabat, bebas dari hoax, politisasi SARA, dan ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri," ungkap Karnalis.
Streaming