DPR AS Keluarkan Kebijakan Sementara Cegah Shutdown Pemerintah Federal

Washington: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan kebijakan sementara untuk mencegah penutupan sebagian pemerintah federal karena sebagian besar anggota parlemen dari kedua partai menunjukkan dukungan terhadap RUU tersebut.

Melansir Channel News Asia, Rabu, 15 November 2023, Undang-undang jangka pendek tersebut kini diajukan ke Senat, dengan para pemimpin Partai Demokrat dan Republik telah menyatakan dukungannya.

Untuk mencegah penutupan pemerintahan, Senat dan DPR yang dikuasai Partai Republik harus memberlakukan undang-undang yang dapat ditandatangani oleh Presiden Joe Biden sebelum pendanaan untuk lembaga-lembaga federal berakhir pada tengah malam pada Jumat, 17 November 2023.

RUU belanja sementara ini akan memperluas pendanaan pemerintah pada tingkat saat ini hingga 2024, sehingga memberikan lebih banyak waktu kepada anggota parlemen untuk menyusun rancangan anggaran belanja yang terperinci yang mencakup segala hal mulai dari militer hingga penelitian ilmiah.

Ketua DPR Mike Johnson akan mengesahkan  RUU untuk memperluas pendanaan untuk pembangunan militer, tunjangan veteran, transportasi, perumahan, pembangunan perkotaan, pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta program energi dan air hingga 19 Januari 2024. Pendanaan untuk semua operasi federal lainnya, termasuk pertahanan, akan berakhir pada 2 Februari 2024.

Kebuntuan fiskal