Indonesia Terima Dana Hibah Inggris Rp514 Miliar untuk Perkuat Ekonomi Hijau

Jakarta: Inggris memberikan dana hibah sebesar Rp514 miliar untuk tahap kedua Low Carbon Development Initiative (LCDI). 

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengapresiasi dukungan Pemerintah Inggris dalam melanjutkan Program Hibah LCDI.

Hibah dari Inggris tersebut diberikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang bekerja sama dengan Foreign Commonwealth and Development Office (UK-FCDO) melalui penandatanganan technical agreement mengenai Program Inisiatif PRK di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. 

Kerja sama Indonesia-Inggris ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan penerapan ekonomi hijau di Indonesia melalui PRK dan Berketahanan Iklim, sesuai dengan salah satu agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan RPJPN 2025-2045.

Selain itu, kesepakatan ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. 

"Untuk itu, transformasi ekonomi diperlukan, yakni melalui ekonomi hijau yang menempatkan Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim sebagai tulang punggung dari jalan pembangunan kita," ungkap Suharso. 

Menteri Inggris untuk Indo Pasifik Anne-Marie Trevelyan menyampaikan, perekonomian maupun inovasi Indonesia yang berkembang pesat memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerja sama. 

Ia menambahkan, berbagai peluang yang bisa diperkuat kerja samanya, mulai dari perdagangan dan investasi hingga kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi. 

“Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkelanjutan dan memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Inggris, Indonesia, dan seluruh Indo-Pasifik,” kata Trevelyan. 

Program Hibah LCDI dinilai akan memperkuat PRK di berbagai daerah di Indonesia, juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini diimplementasikan melalui integrasi PRK dan Berketahanan Iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah secara nasional maupun daerah, peningkatan kapabilitas, pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dan uji coba teknologi rendah karbon yang inovatif.

Baca juga:  Indonesia Investment Forum 2023 Dorong Penguatan Kerja Sama Investasi RI-Inggris