KPK Bingung Pemkab Garut Pentingkan Anggaran ke Luar Negeri Ketimbang Pengadaan Bansos

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Mereka menganggarkan uang ratusan juta untuk perjalanan ke luar negeri dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Kita menemukan daerah, nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam telekonferensi pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Di sisi lain, Pemkab Garut tidak menyediakan anggaran pengadaan maupun penyaluran bantuan sosial (bansos) menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Kebijakan itu bikin KPK bingung.

"Kita sampai nanya, 'urusannya apa ya, Pak sama (program penyelesaian masalah kemiskinan)'," ucap Pahala.

KPK meyakini tidak ada korelasi perjalanan ke luar negeri dengan kemiskinan ekstrem. Apalagi, Pemkab Garut tidak menganggarkan bansos membantu masyarakat.

KPK juga menyebut banyak kejanggalan dalam rencana penggunaan APBD Pemkab Garut dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kebanyakan dana digunakan untuk penggajian dan belanja kebutuhan kantor.

"Kita lihat dalamnya, ada honor, belanja alat kantor, bansos individu malah enggak dikasih (dana)," ujar Pahala.

Berdasarkan data yang dimiliki, Pemkab Garut turut memasukkan perjalanan dinas Rp7,2 miliar dalam anggaran mengatasi kemiskinan. Lalu, makan dan minum kebutuhan rapat Rp1,6 miliar, belanja jasa Rp8,6 miliar, honorarium Rp2,2 miliar, dan perlengkapan kantor Rp1,7 miliar.