Dikritik PDIP, Presiden Tegaskan Program Food Estate Tanggung Jawab Lintas Kementerian

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program food estate atau lumbung pangan menjadi tanggung jawab sejumlah kementerian terkait. Program ini tidak hanya dikendalikan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. 

"Ada Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu ada di Kementerian Pekerjaan Umum, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian) Pertahanan," ujar Presiden Jokowi ditemui di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.

Presiden menjelaskan kehadiran food estate sebagai upaya pemerintah mencegah krisis pangan. Pasalnya, langkah India menyetop ekspor beras berdampak pada kenaikan harga beras.

Dengan kejadian itu, dia menilai program food estate merupakan sebuah keharusan. "Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus. Itu cadangan, baik cadangan strategis maupun nanti kalau melimpah," jelas dia.

Dia tidak memungkiri program tersebut belum berjalan optimal. Dia memastikan akan mengevaluasi pelaksanaan program food estate.

"Ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau yang belum berhasil, itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate yang digarap Prabowo. Proyek itu dinilai mangkrak dan diduga disalahgunakan.

Dia juga menyebut proyek itu sebagai kejahatan lingkungan. Menurut dia, proyek itu hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa, 16 Agustus 2023.