Anies Berencana Ganti Program Food Estate

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan lebih memilih menerapkan contract farming dibanding food estate dalam upaya menjaga stok pangan nasional. Anies menilai contract farming justru lebih  menghargai petani yang sudah lama bekerja memproduksi pangan.

"Jadi sentra-sentra yang sekarang ada, itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga, memungkinkan produk pertanian mereka langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Anies saat menemui petani kol di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. 

Menurut Anies, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian bagi petani lewat kerja sama kemitraan dengan badan usaha, baik milik daerah atau Negara. Termasuk juga swasta.
 
Selain itu, Anies mengungkapkan pihaknya akan mengubah kebijakan terkait tata niaga pangan. Dia mengatakan pasangan AMIN akan mendorong investasi dilakukan di sektor yang mudah menyerap tenaga kerja.

Tolak Food Estate, Anies: Petani Tradisional Harus Dibangun, Jangan Dimatikan

Sindir Food Estate, Anies: Proyeknya Siapa Ya?

Kubu Prabowo-Anies Saling Serang Soal Food Estate

Diskusi visi-misi bakal calon presiden yang digagas oleh lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) mendadak menjadi ajang saling sindir, setelah isu mengenai food estate mengemuka.

Mulanya kubu Anies Baswedan yang diwakili oleh Surya Tjandra menanyakan ke mana hasil pembabatan hutan yang telah dilakukan untuk muka lahan food estate. 

Tak terima dengan sindiran itu, kubu Prabowo yang diwakili Dahnil Anzar Simanjuntak lantas menegaskan program food estate yang dikerjakan Kemenhan hanya fokus untuk cadangan logistik strategis.

Isu food estate yang sempat memantik kontroversi dua bulan lalu muncul lagi karena dari tiga pasangan calon presiden, hanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berkomitmen melanjutkan proyek ambisius Presiden Joko Widodo itu. 

Ada pun calon presiden Ganjar Pranowo justru telah menegaskan bahwa Ia tak ingin aneh-aneh membuat program food esteate.

Kendati Anies dan Ganjar kompak tak melanjutkan lagi program food estate, mereka lebih memilih program baru ketimbang negara harus merugi banyak lagi. Anies misalnya akan memperkuat riset dan inovasi serta membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi maupun logistik.

Sementara Ganjar ingin memastikan pangan murah melalui stabilisasi harga pangan. Di samping itu ada program lain yang disampaikan kubu Prabowo selain fokus menyempurnakan food estate.

Pemerintah Masifkan Food Estate, Fokus Beras dan Tebu

Pemerintah Perluas Food Estate hingga Merauke

Cak Imin: Kemandirian Pangan Modal Bangun Bangsa

Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar menekankan kemandirian dengan produktivitas pangan menjadi modal dalam membangun bangsa yang besar.

Menurut Muhaimin Iskandar produktivitas pangan harus digerakan secara masif bukan melalui food estate namun melalui produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani.

"Produktivitas pangan ini betul-betul harus dierakan secara masif, bukan melalui food estate tetapi melalui peninkatan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat dan petani," ungkap Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pengorganisasian manjaemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin pemerintah. Menurut Muhaimin food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensifikasi tanah pertanian yang dimiliki rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis pangan nasional. 

"Dengan cara pengorganisasian manajemen pengelolaan tani yang lebih besar dan dipimpin oleh pemerintah," kata Muhaimin.

Cak Imin: Food Estate Terbukti Gagal!

Bacapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar menilai lumbung pangan (food estate) yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal. Gus Imin akan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat.

"Sudah berhenti (food estate). Makanya ada switch, switchnya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, di-manage sebagai perusahaan raksasa negara" ungkap Wakil Ketua DPR tersebut.

Menurut Gus Imin, pemerintah seharusnya sudah turun tangan dalam manajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni menggabungkan lahan-lahan pertanian kecil milik masyarakat dan mengorganisirnya agar menghasilkan swasada pangan.

"Kalau enggak kita impor terus dan berbahaya. Karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global, akan tidak mengekspor barang ke kita," jelasnya.

Saat program lumbung pangan dimulai, Presiden Joko Widodo langsung menunjuk Menhan Prabowo Subianto. Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta merta hanya mengurusi soal alutsista semata. 

Menko Perekonomian Tinjau Food Estate di Sumut

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau area Food Estate di Sumatera Utara, Minggu, 24 September 2023. Airlangga mengatakan bahwa hasil yang dicapai dalam tiga tahun terakhir sangat luar biasa. 

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga memperkuat stok pangan nasional. 

Airlangga juga meminta pengembangan food estate di berbagai daerah dilakukan dengan basis korporasi, agar petani bisa berkelompok, baik dalam bentuk koperasi maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemberian akses pendampingan, pembiayaan dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah, serta bekerja sama dengan BUMN ataupun swasta. 

Pada saat yang sama, Kementan RI mengusulkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk bidang pertanian pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,56 triliun. Sebanyak Rp421,61 miliar akan digunakan untuk program pengembangan Food Estate di enam provinsi dan 50 kabupaten.

Sementara Rp2,06 triliun akan digunakan untuk program pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di 29 provinsi dan 149 kabupaten/kota.

Komisi IV Sepakat Food Estate Kementan di Pulau Pisau Bermanfaat Bagi Masyarakat

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke kawasan program strategis nasional food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Sebanyak 18 anggota Komisi IV DPR RI melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang menjadi lumbung pangan dan sepakat program food estate Kementerian Pertanian harus dilanjutkan.

Kedatangan rombongan ini didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti , Kepala OPD lainnya, serta Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang.

Adapun kawasan food estate yang ditinjau langsung rombongan DPR RI Komisi IV itu berada di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kalteng kali ini dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat dan diikuti oleh 17 orang anggota yang salah satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, yakni Bambang Purwanto.

"Dari hasil evaluasi, progresnya cukup baik. Program ini membawa banyak manfaat ya. Meskipun ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti," ujar Djarot Saiful Hidayat.

Rombongan Komisi IV mengajak beberapa petani setempat untuk ditanya dan mendesak ntuk jujur mengungkapkan kondisi yang sebenarnya. Dalam diskusi antara rombongan Dewan bersama petani, terungkap produksi di food estate Pulang Pisau terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sejak dimulai dengan hasil 2,5 ton per hektare, meningkat menjadi 3,5 ton per hektare dan saat ini mencapai 5,5 ton per hektare.

Sementara, anggota Komisi IV lainnya, Bambang Purwanto berharap food estate menjadi salah satu solusi di Indonesia terkait merosotnya luasan lahan sawah di Jawa yang umumnya banyak terkonversi jadi perumahan dan untuk pabrik sehingga perlu lahan baru untuk pertanian diperluas di luar Jawa.

"Kebetulan di Kalimantan Tengah ini memiliki lahan yang cukup potensial," kata Bambang Purwanto.

Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Komisi IV dan Kementan ini. Dengan adanya kunjungan ini dirinya yakin petani semakin semangat untuk mengembangkan kawasan food estate tersebut.

"Sebagaimana kita ketahui dari keterangan masyarakat tadi, kelompok tani, Pak kadesnya juga, perkembangannya juga kan cukup baik jauh lah positif kalau dibandingkan sebelum hadirnya program Food Estate," ujar Edy Pratowo.

Sejak kedatangan Pak Presiden Jokowi dan menetapkan ini menjadi kawasan food estate, pembangunan infrastruktur meningkat drastis. khususnya jalan meningkat drastis. Meski pada 2023 bantuan pusat untuk food estate dihentikan, pihaknya tetap menyiapkan anggaran untuk pengembangan food estate. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun optimis terhadap program food estate yang dijalankan oleh Kementan. Pasalnya, dari tahun ke tahun program ini terbukti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Headline Harian Shangbao: Jokowi Sebut Food Estate Antisipasi Krisis Pangan

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan food estate merupakan kolaborasi dari kementerian PUPR, Kementan hingga Kemenhan. 

Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pengembangan food estate di sejumlah wilayah di tanah air bukanlah pekerjaan mudah dan berbagai permasalahan akan terus bermunculan pada program tersebut. 

"Semuanya akan diperbaiki. Semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang," ungkap Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen Senayan. 

Jokowi menegaskan food estate (lumbung pangan) sebuah keharusan. Untuk ketahanan pengan. Andai hasilnya berlimpah juga bisa diekspor.

Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan demi mencapai hasil yang diharapkan. 

Begini Penjelasan Gerindra Soal Polemik Food Estate

Lumbung Pangan Bikin Limbung

Presiden Joko Widodo serius membangun food estate alias lumbung pangan di luar pulau Jawa yang sudah digencarkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya 9 Juli 2020 silam di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai leading sector dalam proyek strategis nasional itu.

Celakanya setelah tiga tahun berselang, PDIP justru kini terang-terangan menyerang. Proyek lumbung pangan yang dikomandani Prabowo dinilai gagal dan diduga disalahgunakan.

Lumbung pangan yang digarap oleh Kementerian Pertahanan, dituding PDIP termasuk kejahatan lingkungan. Namun ogah disalahkan, Gerindra mengeluarkan bantahan

Gara-gara lumbung pangan PDIP ini terang-terangan melakukan serangan kepada Prabowo, sementara Gerindra berdalih kebijakan lumbung pangan itu merupakan kebijakan strategis nasional di bawah kendali Presiden Joko Widodo.

Eskalasi kritik PDIP terhadap Prabowo dan sekutunya makin deras, lantaran dipicu bergabungnya Golkar dan PAN belakangan ini. Ditambah lagi adanya kedekatan antara Joko Widodo dan Prabowo.

Bahkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo, pun ikut terseret. Gibran mengaku tidak diundang konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa lalu.

Apakah ini artinya PDIP sudah menabuh genderang dan mengibarkan bendera perang dengan Gerindra dan sekutunya?

Serangan PDIP sudah kadung dilancarkan entah hanya karena lumbung pangan atau limbung lantaran Golkar dan PAN telah mengalihkan dukungan.

Food Estate Singkong di Gunung Mas Dikelola Penuh Pemerintah Pusat

Proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi sorotan. Setidaknya 600 hektare perkebunan singkong di proyek itu mati. Tanggung jawab dan pengelolaan proyek itu disebut dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. 

"Singkong kami tidak memantau, karena langsung dari pusat," jelas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti kepada Metro Siang, Metro TV, Sabtu 19 Agustus 2023. 

Sementara, Pemprov Kalimantan Tengah fokus mengembangkan food estate dengan tanaman utama padi. Food estate itu terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. 

Proyek food estate di dua wilayah tersebut diklaim berhasil. Varietas padi yang ditanam adalah IR-42. Hasil panennya juga meningkat. Bahkan pada panen terakhir mencapai 5,7 ton padi per hektare 

"Keberhasilan program untuk pertanian khususnya padi di wilayah Pulang Pisau dan Kapuas jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya," jelas Wagub Kalteng Edy Pratowo.

Selain peningkatan hasil panen padi, proyek food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Banyak jalan telah diaspal dan lampu-lampu jalan terpasang. 

Sebelumnya, Walhi dan Save Our Borneo (WOB), menilai proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, gagal. Proyek dengan tanaman utama singkong itu harus disetop. Walhi dan WOB sejak awal menentang Food Estate singkong karena berdampak buruk terhadap lingkungan. 

"Kegiatan Food Estate singkong di Gunung Mas sudah merusak lingkungan di Kalimantan Tengah. Proyek harus dihentikan. Dievaluasi," kata Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinta.

600 Hektare Perkebunan Singkong di Food Estate Kalteng Mati

Proyek Food Estate di Gunung Mas Kalimantan Tengah dituding Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) gagal dan berdampak merusak lingkungan. Di lokasi ini, terdapat lahan seluas 600 hektare yang ditanami singkong. 

Namun, tanaman singkong kini justru mati. Tidak hanya itu, Walhi juga menuding proyek Dood Estate ini merusak lingkungan. 

Berdasarkan pantauan tim Metro TV, tidak ada lagi aktivitas di Food Estate di Gunung Mas. Tanaman singkong bisa dikatakan gagal panen dan harus dihentikan. 

Kawasan tersebut juga dilaporkan berpasir. Sehingga saat ditanam, banyak bibit singkong mati. Kalau pun tumbuh, perkembangan singkong kerdil. 

Diketahui pada September 2020, Presiden Joko Widodo memberikan amanat pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar mengurusi Food Estate di Kalimantan Tengah. 

Presiden Jokowi Jawab Kritik PDIP soal Food Estate

Kritik soal lumbung pangan (food estate) mulainya dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut kebijakan tersebut sebagai kejahatan lingkungan. Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa food estate merupakan sebuah keharusan.
 
“Yang Namanya lumbung pangan (food estate) itu harus, untuk cadangan. Baik itu cadangan strategis maupun kalau memang nanti melimpah gapapa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan” tegas Jokowi saat ditemui di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
 
Preisden Jokowi juga menyebut bahwa membangun food estate bukan hal yang mudah, sudah beberapa kali terjadi gagal panen.
 
"Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25 persen. Ketiga baru biasanya, keenam, ketujuh itu biasanya baru pada kondisi normal," lanjut Jokowi.
 
Presiden menjelaskan kondisi food estate yang ada di sejumlah daerah. Seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara yang baru berhasil dalam percobaan penanaman ketiga.

Selain itu, di Pulang Pisau dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di lokasi tersebut, program food estate belum berjalan dengan optimal.

"Problem-problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki," jelasnya.
 
Jokowi pastikan akan melakukan evaluasi terhadap program food estate. Namun, ia mengingatkan keberanian dalam menjaga ketahanan pangan harus terus dilakukan.

Jokowi: Membangun Food Estate Tak Semudah Dibayangkan

Jakarta: Presiden Joko Widodo menjawab kritik terhadap program food estate. Menurut Presiden membangun food estate tak semudah yang dibayangkan.

"Semuanya akan diperbaiki. Semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang," ungkap Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen Senayan. 

Jokowi menegaskan food estate (lumbung pangan) sebuah keharusan. Untuk ketahanan pengan. Andai hasilnya berlimpah juga bisa diekspor.

Isu food estate ramai lewat `suara' Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, program food estate tergolong kejahatan lingkungan. Banyak hutan dibabat, tapi tak ada hasil.

Hasto menambahkan, banyak lahan food estate kini mangkrak. Padahal, program food estate menelan anggaran jumbo. 

PDIP Dorong BPK Selisik Anggaran Food Estate

Puan dan Hasto Tak Seperahu Food Estate Kejahatan Lingkungan

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak sepakat dengan Sekjen Hasto Kristiyanto yang menyebut program food estate kejahatan lingkungan. PDI Perjuangan dalam waktu dekat akan mendiskusikan persoalan ini dengan pemerintah.

Menurut Puan, penting mengecek di lapangan untuk memastikan program food estate dikerjakan baik atau tidak. Jangan tergesa-gesa menilai.

"(Tuduhan kejahatan lingkungan) itu terlalu jauh ya. Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya di lapangan," kata Puan ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Agustus 2023.

Puan akan menggunakan fungsi pengawasan DPR terhadap kementerian yang bertanggung jawab atas program food estate. Puan berharap setiap kementerian mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi seperti yg diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya," tegas Puan.

PDIP Unjuk 'Tanduk', Siapa 'Diseruduk'?

PDIP terus melancarkan serangan terhadap Prabowo Subianto setelah empat partai sepakat mengusung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Salah satu serangannya yaitu kebijakan food estate. 

Dalam program tersebut, Prabowo mendapat tugas sebagai pengendalinya. Namun dalam sistem sistem persidensial, yang mempunyai kebijakan itu adalah Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PDIP Nursyirwan Soejono menyebut food estate yang digagas Presiden Joko Widodo bukan program yang salah. Namun, dalam pelaksanaan harus dievaluasi. 

"Kami sangat mendukung inisiatif program untuk membangun kedaulatan pangan," kata Nursyirwan Soejono dalam program Primetime News, Metro TV, Jumat, 18 Agustus 2023. 

Nursyirwan menyatakan dalam pelaksanaannya, food estate di bawah Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai harus lebih cermat dalam melakukan program food estate ini. 

"Kami sangat sepakat bahwa sebuah program itu tidak langsung bisa terlihat ," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa pernyataan Nursyirwan tidak didasari pengetahuan dan informasi yang komperhensif. Sebab, Kementerian Pertahanan bukan satu-satunya institusi yang diberikan tanggung jawab soal food estate.

"Soal alokasi lahan, justru lahan yang kajiannya tidak diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," kata Habib. 

Menurut Habiburokhman Kementerian Pertahanan sudah berupaya maksimal menjalankan program food estate. Saat ini, program tersebut mulai menunjukkan keberhasilan, salah satunya lahan yang dulunya rusak kini sudah bisa ditanam. 

"Benar apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa program ini penting dan keberhasilan terus dicoba dan mendekati keberhasilan," ujar Habib.

"Orang yang kritik itu ngerti gak masalahnya?," sambungnya.

Di sisi lain, Analis Politik Ahmad Khoirul Umam menilai masalah ini di luar dugaan. Kritikan soal food estate itu bukan ide pribadi, tetapi menjadi representasi dari suara partai.

"Ini adalah serangan karambol, ketika serangan ini diarahkan kepada Pak Prabowo, tapi sejatinya arahnya mengarah kepada Pak Jokowi dan ini semakin mempertegas ketegangan politik antara Pak Jokowi dan PDIP," ungkap Umam. 

Walhi Minta Proyek Food Estate Disetop

Jakarta: Dua organisasi pemerhati lingkungan, Walhi dan Save Our Borneo (WOB), menilai proyek Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, gagal. Proyek dengan tanaman utama singkong itu harus disetop. 

Food Estate seluas 600 hektare di Gunung Mas kini mangkrak. Di lapangan sudah tak ada aktivitas sama sekali.

Walhi dan WOB sejak awal menentang Food Estate singkong karena berdampak buruk terhadap lingkungan. Merugikan masyarakat pula.

Direktur Walhi Kalteng Bayu Herinta menyebut, sangat penting pemulihan lahan agar kawasan hutan dapat berfungsi kembali sebagai wilayah resapan air. 

"Kegiatan Food Estate singkong di Gunung Mas sudah merusak lingkungan di Kalimantan Tengah. Proyek harus dihentikan. Dievaluasi," kata Bayu Herinta.

Menurut Bayu, proyek Food Estate di Kalteng menubruk Undang-Undang Kehutanan atau UU Lingkungan Hidup. Proyek juga sangat merugikan negara karena menelan anggaran besar. 

"Kerugian negara karena ada APBN yang digunakan," kata Bayu.

PDIP Kritik Food Estate Setelah 4 Parpol Deklarasi Dukung Prabowo?

PDI Perjuangan seolah mendadak menunjukkan sikap oposisi di dalam masalah proyek Food Estate. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut program Food Estate sebagai kejahatan lingkungan. 

Senada dengan Hasto, politisi PDIP lainnya Adian Napitupulu menyebut program Food Estate menghabiskan dana negara namun tidak menghasilkan kesejahteraan pada rakyat. "Food Estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara, lalu pohon-pohon ditebang," sebut Adian di Metro TV.

Partai Gerindra membalas kritik Sekjen PDI Perjuangan yang notabene partai politik pendukung Pemerintah Jokowi dalam proyek strategis nasional ini. Proyek ini dijalankan oleh lisntas kementerian yang salah satunya Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo Subianto. 

Waketum Gerindra Budi Djiwandono berpandangan program Food Estate bisa menjadi solusi pangan ke depan. "Saya rasa Food Estate adalah solusi ke depan. Ini adalah hal yang dicanangkan dan bisa berkembang dengan baik," sebut Budi Djiwandono.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai kritik yang dilemparkan kader PDIP adalah bentuk keresahan PDIP jelang Pemilu 2024. Belakangan Jokowi lebih sering dekat dengan Prabowo sebagai bakal capres dibanding Ganjar Pranowo.

Serangan kepada Prabowo mulai ditingkatkan setelah empat partai politik sepakat mengusung Menteri Pertahanan Prabowo sebagai capres 2024. 

Prabowo Dinilai Harus Bertanggung Jawab Penuh dengan Program Food Estate

Dikritik PDIP, Presiden Tegaskan Program Food Estate Tanggung Jawab Lintas Kementerian

Polemik Food Estate Diminta Tidak Dikaitkan dengan Capres

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo, Wihadi Wiyanto, meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan polemik program lumbung pangan (food estate) dengan posisi dukungan calon presiden (capres). Polemik ini murni sebagai kritikan agar program menjadi lebih baik.

"Jangan dikait-kaitkan dulu lah," ujar Wihadi, Jumat, 18 Agustus 2023.

Ketika ada kritik, maka harus ada koreksi. Pihaknya akan melakukan koreksi dan akan meluruskan jika ada kesalahpahaman.

"Permasalahan ini bisa aja misinformasi dan segala macam," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program food estate. Pihaknya juga terbuka dengan berbagai masukan agar upaya mewujudkan kedaulatan pangan tercapai.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP mengkritik proyek food estate yang digarap Prabowo. Proyek itu dinilai mangkrak dan diduga disalahgunakan.

Ia juga menyebut proyek itu sebagai kejahatan lingkungan. Menurut dia proyek itu hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.

Presiden Sebut Bangun Food Estate Tak Mudah, Kerap Gagal Panen

PDIP Sebut Food Estate Tidak Dikerjakan dengan Benar

Politisi Senior PDIP Nusyirwan Soejono menyebut tidak ada yang salah dengan program lumbung pangan (food estate) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang menjadi persoalan ialah implementasi dan pelaksanaannya.

"Saya tegaskan program ini tidak salah. Implementasi pelaksanaannya yang tidak benar,"  ujar Nusyirwan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Dari hasil investigasi internal, PDIP menemukan food estate belum digarap dengan maksimal. Beberapa kabupaten baru menggarap lahannya di bawah 10 persen.

"Jadi dari 165 ribu hektare bekas lahan gambut, ditambah dengan 60 ribu hektare yang ada di beberapa kabupten. Itu hanya dipersiapkan tidak sampai 10 persen hingga saat ini. Sekitar 29 ribu hektare saja," katanya.

Menurutnya, hal ini yang menjadi dasar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan. Supaya pemerintah bisa mengevaluasi program ini.

"Ini sudah dilakukan sejak dua atau tiga tahun yang lalu. Tapi perwujudannya tidak ada hingga saat ini," ucapnya.

DPR akan Tanya Perkembangan Food Estate ke Pemerintah

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Komisi IV DPR bakal bertanya pada pemerintah terkait progres program lumbung pangan (food estate). Hal ini sebagai respons atas tudingan kejahatan lingkungan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. 

Puan mengingatkan pemerintah bahwa pihaknya sudah mengeluarkan anggaran untuk beberapa proyek strategis, termasuk food estate. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan laporan terkait perkembangan proyek tersebut.

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi. Semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya," kata Puan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Sebelumnya, Hasto mengkritik proyek food estate yang digarap Prabowo. Proyek itu dinilai mangkrak dan diduga disalahgunakan.

Ia juga menyebut proyek itu sebagai kejahatan lingkungan. Menurut dia proyek itu kini hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa, 16 Agustus 2023.

Bantah Hasto, Gerindra Sebut Food Estate Bermanfaat

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono membantah pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bahwa program lumbung pangan (food estate) sebagai kejatahan lingkungan. Food estate dinilai punya banyak manfaat.

"Saya rasa food estate adalah solusi ke depan. Saya rasa ini adalah hal yang direncanakan dan caranya bisa berkembang dengan baik," kata Budi, Jumat, 18 Agustus 2023.

Menurutnya, perlu banyak terobosan agar program food estate bisa berjalan dengan baik. Untuk kedaulatan pangan Indonesia ke depan.

Sebelumnya, Hasto mengkritik proyek food estate yang digarap Prabowo. Proyek itu dinilai mangkrak dan diduga disalahgunakan.

Ia juga menyebut proyek itu sebagai kejahatan lingkungan. Menurut dia, proyek itu hanya berdampak pada penebangan hutan yang tak menghasilkan.

 

Kemenhan Tidak Pegang Anggaran Pengelolaan Food Estate

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo, Wihadi Wiyanto menyebut ada kesalahpahaman terkait anggaran program lumbung pangan (food estate) yang sedang diributkan. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak menerima anggaran food estate.

"Penganggarannya bukan ke Kemenhan, tetapi ke Kementerian Pertanian (Kementan). Jadi tidak ada satu pun anggaran yang mengalir," ujar Wihadi, Jumat, 18 Agustus 2023.

Wihadi menegaskan Kementan menjadi leading sektor dalam masalah pertanian. Kemenhan hanya menjadi pendukung dalam pengerjaan food estate.

"Masalah lain piring itu memang dilakukan untuk persiapan food estate," katanya.

Saat gagasan food estate mulai dikampanyekan, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan sebagai pimpinan proyek untuk kawasan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Jokowi beralasan bahwa sektor pertahanan tak serta-merta hanya mengurus alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja. Ketahanan pangan juga termasuk dalam bagiannya.