KSP Pastikan Pemerintah Tidak Intervensi Penetapan Tersangka Johnny G Plate

Jakarta: Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penahanan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan perkara yang kaitannya dengan tugas Jhonny sebagai Menkominfo. 

Ngabalin minta perkara dugaan korupsi yang dialami Menkominfo tidak dikaitkan dengan isu politik menjelang pemiluhan umum (pemilu) 2024.

"Setelah saya koordinasi dengan bapak menteri sekretariat negara (Pratikno) bahwa tentu saja dipastikan bahwa kasus ini adalah kasus murni yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak Johnny G Plate dalam tugasnya sebagai menkominfo. Dalam hal perkara menara base transceiver station (BTS)," ujar Ngabalin, dikutip dari Media Indonesia, Rabu 17 Mei 2023.

Ia menyebut bahwa Kejagung telah lama mengusut kasus itu. Pemerintah, ujarnya, menyerahkan proses hukum pada Kejagung. Ngabalin menuturkan tidak ada campur tangan pemerintah dalam kasus itu.

"Kasus ini bukan pertama kali terjadi atau bukan untuk sepekan, dua pekan lalu. Tidak. Kasus ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan Kita pernah mendengar tentang pengembalian dana sekitar Rp500 juta dari adik Pak Johnny G Plate," ujarnya.

Presiden Joko Widodo, ujarnya, pernah menyampaikan peringatan kepada para menterinya dan wakil menteri agar jangan sampai tersandung kasus hukum. Ia menegaskan tidak ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah dalam penyelesaian kasus itu.

"Maka tidak mungkin presiden bisa memberikan privilege atau mengintervensi dalam penyelesaian kasusnya. Karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa jangan pernah ada orang yang mengkait-kaitkan masalah penahanan dengan kasus politik dan menjelang pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, Johnny resmi jadi tersangka kasus korupsi. Kasus itu terkait penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.