DPD RI Usung Gagasan Green Democracy Wujudkan Indonesia Emas 2045

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengusung gagasan Green Democracy sebagai pendekatan untuk menjawab berbagai tantangan Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Gagasan tersebut menekankan keseimbangan antara demokrasi, keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Melalui Green Democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban, tapi harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045," kata Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Sultan menilai Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar. Mulai dari mahalnya biaya demokrasi, bonus demografi yang besar, hingga ancaman perubahan iklim.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Foto: Tangkapan layar TV Parlemen.

Untuk itu, Green Democracy dirancang untuk menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Dengan paradigma tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang.

"Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang," jelasnya.

Sultan mengatakan gagasan Green Democracy juga diarahkan untuk mendorong sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya politik yang terlalu mahal. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ruang politik yang sehat serta melahirkan lebih banyak negarawan.

"Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal dan melahirkan lebih banyak negarawan," ujar Sultan.