Didorong Naik Kelas, BPD Bisa Jadi Orkestrator Ekonomi di Daerah

Solo: Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah. BPD diharapkan menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.

Dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo, menegaskan bahwa perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.

Ia menjelaskan, BPD memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan hingga ke tingkat daerah. Untuk itu, BPD memiliki posisi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegasnya.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Inovasi pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi daerah

Agus menekankan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah, melalui optimalisasi skema pinjaman daerah, tidak hanya untuk pembiayaan infrastruktur.

"Tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi lokal. Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah," jelas Agus.

Asbanda juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah. Menurutnya, ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent.

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan, transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ia juga menekankan peran penting BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

"Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. BPD harus mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.