UMP DKI 2026 Segera Ditetapkan, Pramono: Pembahasan Sudah Final

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses penentuan UMP sudah tahap final.

“Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” ujar Pramono di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin, 8 Desember 2025.

Pramono menjelaskan pembahasan belum mencapai kesepakatan penuh. Sebab, masih terdapat perbedaan signifikan antara kepentingan buruh dan pengusaha.

“Tetapi belum final karena memang masih ada dispute perbedaan antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha,” kata Pramono.

Menurut Pramono, perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses yang wajar dalam penetapan upah minimum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan diri sebagai pihak netral dan mediator.

“Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu,” tutur dia.

Untuk menyelesaikan pembahasan yang tersisa, Pemprov DKI berencana mengadakan rapat khusus dalam waktu dekat. Perwakilan buruh dan pengusaha masih terus berdiskusi dalam Dewan Pengupahan untuk mencari titik temu besaran UMP 2026.

Pemerintah memastikan akan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dan sosial sebelum menetapkan angka resmi.

"Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil, dan kami akan memutuskan secara adil itu," ujar Pramono.