BGN bakal Mengawasi SPPG Melalui Sistem Digital Terpadu

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan melalui sistem terpadu. Ke depannya, pengawasan SPPG yang mengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada manusia. 

"Seluruh proses di dapur MBG akan diawasi melalui sistem digital," kata Kepala BGN Sudaryono, dilansir dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Pengawasan melalui sistem digital terpadu itu meliputi pencatatan bahan baku, waktu masak, suhu memasak, waktu pendinginan, proses pengemasan, hingga distribusi. Selain itu juga pencatatan waktu makanan diterima hingga dikonsumsi, pengembalian ompreng, proses pencucian, dan pembelanjaan bahan pangan.

Sudaryono mengatakan, sistem tersebut bertujuan memastikan seluruh dapur menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan Service Level Agreement (SLA).

Ia menambahkan, sistem informasi dan teknologi BGN yang baru diperbaiki ini telah memiliki tujuh modul. Di antaranya ada data penerima manfaat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), sekolah, hingga proses distribusi makanan.

Saat ini BGN juga menyiapkan portal transparansi MBG yang dapat diakses sekolah dan orang tua. Melalui portal tersebut masyarakat dapat melihat menu harian, foto makanan, kandungan gizi, riwayat menu sebelumnya, lokasi SPPG, hingga identitas kepala SPPG.

"Tujuannya meningkatkan transparansi serta menghindari informasi yang menyesatkan di media massa maupun media sosial," kata Sudaryono.


Ilustrasi SPPG. Foto: dok. Metrotvnews.

BGN juga akan memprioritaskan pengoperasian dapur di wilayah dengan angka stunting tinggi. Di antaranya yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa wilayah Sumatra, dan sebagian wilayah Jawa.

"Prioritas pertama adalah membenahi dapur yang sudah berjalan agar bersih, tertib, dan berkualitas sebelum memperluas layanan," kata Sudaryono.

Terkait skandal korupsi internal BGN dan program MBG, Sudaryono tak menampiknya. Namun, saat ini seluruh proses penegakan hukum telah diserahkan kepada kejaksaan, maupun aparat penegak hukum.

"BGN berkomitmen memberikan akses penuh terhadap seluruh data yang dibutuhkan aparat penegak hukum," kata Sudaryono.