Israel Bongkar 26 Bangunan Palestina di Tepi Barat, Klaim untuk Permukiman Baru

Tel Aviv: Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pembongkaran 26 bangunan Palestina di dekat Jenin, Tepi Barat, pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Smotrich, yang merupakan pemimpin Partai Religious Zionism, mengatakan melalui platform X bahwa pembongkaran dimulai pada Rabu pagi untuk membuka jalan bagi dimulainya kembali aktivitas permukiman Israel di kawasan tersebut.

Dikutip dari Anadolu Agency, Smotrich menyebut bangunan-bangunan Palestina yang dibongkar itu sebagai bangunan "ilegal". Ia juga mengunggah sejumlah foto yang diklaim memperlihatkan operasi pembongkaran.

Pembongkaran tersebut berlangsung ketika aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki terus meningkat.

Pada akhir 2025, pemerintah Israel menyetujui pengaktifan kembali permukiman Ganim dan Kadim di dekat Jenin. Keputusan itu merupakan bagian dari rencana untuk mendirikan atau menata kembali 19 permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Israel sebelumnya mengevakuasi Ganim dan Kadim pada 2005 bersama dua permukiman lainnya, Homesh dan Sa-Nur, sebagai bagian dari rencana disengagement atau pelepasan diri.

Rencana tersebut mencakup penarikan permukiman Israel dari Jalur Gaza serta empat permukiman di Tepi Barat bagian utara. Pada saat itu, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan kesinambungan wilayah Palestina di bagian utara Tepi Barat.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Israel mulai mencabut sejumlah pembatasan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Pada Maret 2023, parlemen Israel, Knesset, mengamendemen undang-undang terkait rencana disengagement dengan mencabut larangan bagi warga Israel untuk memasuki dan tinggal di sejumlah wilayah Tepi Barat bagian utara yang telah dievakuasi pada 2005.

Aktivitas Permukiman Meningkat

Laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai permukiman Israel mencatat bahwa otoritas Israel memajukan atau menyetujui rencana pembangunan sekitar 4.750 unit permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, dalam periode 14 Maret hingga 12 Juni.

Pada 25 Maret, pemerintah Israel juga menyetujui pendirian atau legalisasi 34 permukiman di Area C Tepi Barat.

Menurut laporan PBB tersebut, jumlah itu merupakan yang terbesar yang pernah disetujui dalam satu keputusan pemerintah Israel.

Aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki telah lama menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, "tidak memiliki keabsahan hukum" dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Pembongkaran bangunan Palestina di dekat Jenin serta rencana menghidupkan kembali permukiman yang sebelumnya dievakuasi menambah sorotan terhadap kebijakan Israel di Tepi Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan aktivitas permukiman dan ketegangan keamanan.

Baca juga:  Israel Tangkap Tujuh Warga Palestina usai Serangan di Masjid Tepi Barat