Iran Peringatkan Negara Teluk agar Tak Jadi Basis Serangan AS

Asap dari serangan AS di wilayah Iran. (Anadolu Agency)

Iran Peringatkan Negara Teluk agar Tak Jadi Basis Serangan AS

Willy Haryono • 2 August 2026 09:12

Teheran: Iran memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar tidak mengizinkan wilayah maupun fasilitas menjadi basis serangan Amerika Serikat terhadap Iran.

Teheran juga menuduh Washington melanggar nota kesepahaman penghentian perang yang disepakati pada 18 Juni dengan terus melanjutkan operasi militer.

Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu kemarin, pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat masih mempertahankan blokade laut terhadap pelabuhan dan kapal dagang Iran, melancarkan serangan di berbagai wilayah negara itu, meningkatkan tekanan ekonomi, serta mengeluarkan ancaman yang dinilai melanggar hukum internasional.

Iran menilai blokade laut tersebut merupakan tindakan agresi sebagaimana didefinisikan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1974 mengenai Definisi Agresi.

Menurut Teheran, blokade tersebut, bersama serangan terhadap sasaran militer, warga sipil, infrastruktur, serta warga negara Iran di dalam maupun luar negeri, termasuk di Irak, melanggar Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

"Iran akan terus menggunakan hak melekatnya untuk membela diri terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel yang masih berlangsung," tutur pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, dilansir dari Anadolu Agency, Minggu, 2 Agustus 2026.

Kritik kepada Dewan Keamanan PBB

Iran juga menilai tindakan Amerika Serikat selama sekitar 15 bulan terakhir merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Piagam PBB.

Dalam pernyataannya, Teheran mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal mengambil langkah efektif untuk menghentikan aksi militer Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan membandingkan sikap Dewan Keamanan saat ini dengan responsnya selama Perang Iran-Irak pada 1980–1988.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut dikritik karena dinilai hanya mengeluarkan pernyataan yang "ambigu" terkait konflik tersebut.

Iran menyatakan Washington awalnya membenarkan aksi militernya dengan alasan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, menghadapi ancaman Iran yang disebut segera terjadi, serta membela Israel secara preventif.

Namun, Teheran menolak alasan tersebut dan menilai tujuan sebenarnya adalah melemahkan kedaulatan serta independensi Iran.

Kementerian Luar Negeri Iran juga menuding Amerika Serikat menggunakan insiden yang melibatkan tiga kapal dagang di Selat Hormuz pada awal Juli sebagai dalih untuk membatalkan implementasi nota kesepahaman penghentian perang, mencabut izin ekspor minyak Iran, serta kembali memberlakukan blokade laut.

Iran menyatakan tidak pernah ada bukti yang mengaitkan negaranya dengan insiden terhadap ketiga kapal tersebut.

Selat Hormuz dan Hukum Internasional

Teheran juga menuduh kapal-kapal komersial sengaja diarahkan melewati jalur pelayaran selatan yang disebut tidak sesuai dengan pengaturan dalam nota kesepahaman 18 Juni mengenai pengelolaan Selat Hormuz.

Menurut Iran, antara 26 Juni hingga 8 Juli, angkatan lautnya beberapa kali mengamati kapal perang Amerika Serikat berlayar berdampingan dengan kapal tanker minyak dan gas alam cair (LNG). Teheran juga menuduh militer AS menggunakan kapal komersial untuk mengangkut personel, persenjataan, dan perlengkapan militer.

Meski menegaskan tetap menginginkan hubungan baik dengan seluruh negara di kawasan Teluk berdasarkan prinsip saling menghormati dan bertetangga baik, Iran memperingatkan bahwa negara mana pun yang mengizinkan wilayah atau fasilitasnya digunakan Amerika Serikat maupun Israel untuk menyerang Iran akan memikul tanggung jawab hukum, moral, dan agama.

Iran menegaskan setiap serangan balasan yang diarahkan ke lokasi asal serangan Amerika Serikat tidak boleh dipandang sebagai serangan terhadap negara tempat fasilitas tersebut berada.

Pemerintah Iran menyatakan akan terus mempertahankan kedaulatan, kepentingan nasional, dan kemerdekaannya melalui kekuatan militer, diplomasi, serta kerja sama regional.

Menurut Teheran, konflik yang sedang berlangsung bukan hanya menyangkut pertahanan Iran, tetapi juga upaya membela hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

Baca juga:  Kuwait Klaim Berhasil Gagalkan Serangan Drone Iran, Tak Ada Korban Jiwa

(Willy Haryono)