Lima Pilar Jadi Fondasi Penguatan Profesi PPGA di Indonesia

Jakarta: Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group resmi meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy. Buku panduan tersebut dirancang sebagai fondasi awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di Indonesia.

Playbook yang terdiri atas sembilan bab dan dilengkapi operational appendix itu memetakan pengetahuan, keterampilan, serta kerangka kerja yang dibutuhkan praktisi PPGA dalam memahami dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, dan kepentingan bisnis di Indonesia.

Peluncuran tersebut dilatarbelakangi kebutuhan terhadap peta kerja bagi profesi PPGA yang berkembang, tetapi belum memiliki rujukan pengetahuan dan praktik secara terstruktur. IPPGA Group menempatkan Playbook sebagai salah satu langkah awal menuju pembentukan knowledge & skill center bagi profesi PPGA di Indonesia.

"Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia," ujar praktisi Public Policy & Government Affairs Arief Budiman dalam acara peluncuran di Hotel 25Hours Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Arief, keterlibatan dunia akademik diperlukan untuk membangun legitimasi keilmuan sekaligus mendukung regenerasi profesi. PPGA, menurut dia, bukan sekadar fungsi pendukung ketika persoalan muncul, melainkan kapabilitas strategis yang perlu bekerja sebelum risiko maupun persoalan terjadi.

"Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda. Kita perlu memastikan generasi berikutnya mengenal profesi ini, dan universitas adalah titik temu paling strategis untuk itu," tambah dia.
 

(Praktisi Public Policy & Government Affairs Arief Budiman dalam acara peluncuran The Indonesia PPGA Playbook. Foto: dok IPPGA)
 

Lima pilar fungsi PPGA

Dalam paparannya, Arief menjelaskan fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar yang saling terintegrasi, yakni Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability. Profitability (Business) menjadi salah satu jangkar dengan menempatkan PPGA sebagai fungsi yang berkontribusi terhadap keberlangsungan bisnis dan kondusivitas iklim usaha.

Sementara itu, Certainty (Public Policy) menuntut pemahaman terhadap arah dan dinamika kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan.

Pilar Security (Legal) berfungsi melindungi perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang dapat mengganggu kegiatan operasional maupun investasi.

Selanjutnya, Continuity (Corporate Communications & Diplomacy) berperan membangun reputasi serta hubungan jangka panjang dengan publik dan pemangku kepentingan pemerintahan.

Adapun Stability (Politics) menuntut kemampuan membaca dinamika politik nasional dan daerah, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang berdampak terhadap dunia usaha.

"Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan," tegas Arief.

Arief menilai kebutuhan terhadap profesi PPGA akan terus ada selama terdapat interaksi antara dunia usaha, kebijakan publik, dan politik dalam kerangka hubungan demokratis.

"Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan selalu diperlukan. Penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri," tutup dia.