Pemerintah Matangkan Kajian Skema Pembatasan BBM Bersubsidi

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih mematangkan kajian terkait skema pembatasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini diambil untuk memastikan kuota subsidi energi dari negara benar-benar tepat sasaran.

"Pembatasan Pertalite sekarang kita masih dalam kajian. Kalau sampai keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan," kata Bahlil usai memberikan sambutan di acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE), Rabu, 19 Agustus 2026.

Bahlil memastikan selama kajian komprehensif tersebut belum menghasilkan keputusan resmi, regulasi penyaluran BBM bersubsidi di lapangan tidak akan mengalami perubahan. Batasan kuota pengisian bahan bakar harian bagi kendaraan masyarakat masih berlaku seperti regulasi yang berjalan saat ini.

"Untuk bus dan truk itu 200 liter per hari, tapi kalau untuk kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu saja," ujar Bahlil.

Bahlil memberikan peringatan kepada masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10 yang masih mengonsumsi BBM penugasan. Ia mengingatkan subsidi energi dialokasikan secara khusus untuk meredam beban ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ilustrasi. Foto: Dok istimewa

Oleh karena itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat yang sudah mapan secara finansial memiliki kesadaran untuk beralih menggunakan BBM nonsubsidi atau kendaraan listrik. Sehingga, kuota BBM subsidi tidak terkuras oleh pihak yang tidak berhak.

"Masa sih kalau desil 9 dan 10 itu, masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat. Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya," tegas Bahlil.

Pemerintah terus mengkaji mekanisme pembatasan ini secara berhati-hati. Agar, implementasinya di lapangan kelak tidak mengganggu aktivitas logistik maupun perekonomian masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.