Penanganan Gempa Sulteng Terkendala Akses dan Infrastruktur Rusak

Palu: Penanganan darurat gempa bumi di Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Utamanya, terkait akses wilayah terdampak dan kondisi infrastruktur yang rusak.

"Di Kabupaten Poso, akses menuju Kecamatan Lore Utara belum dapat dijangkau akibat terputusnya jaringan komunikasi, keterbatasan personel, dan sarana transportasi," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juni 2026. 

Kondisi tersebut, kata dia, membuat proses asesmen dan pendataan dampak belum dapat dilakukan secara optimal. Padahal, berbagai upaya penanganan terus dilakukan.
 

Sementara di Kota Palu, Jembatan Palu III masih ditutup sementara setelah ditemukan keretakan pada struktur jembatan dan kini tengah menjalani pengkajian teknis lanjutan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi untuk menjaga keselamatan masyarakat.

"Untuk mendukung pelayanan kesehatan, tenda darurat telah didirikan di area rumah sakit dan pasien yang sebelumnya dievakuasi secara bertahap mulai kembali ke ruang perawatan," ujar Abdul. 


Wali Kota Palu Hadianto Rasyid meninjau kondisi jembatan III Palu untuk memastikan keamanan dan kelayakan jembatan sebelum kembali digunakan oleh masyarakat. ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu

Abdul menuturkan berbagai upaya penanganan yang dilakukan meliputi asesmen cepat, pendirian posko dan pos lapangan, distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, serta verifikasi data korban dan kerusakan.

Namun demikian, sejumlah kebutuhan mendesak masih diperlukan, seperti logistik penanggulangan bencana, terpal untuk menutup bangunan rusak, serta tambahan tenda darurat terutama untuk mendukung pelayanan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan pemantauan BMKG, telah terjadi 13 kali gempa susulan dengan magnitudo 4,0 hingga 4,2 hingga pukul 12.17 WITA, Rabu, 17 Juni 2026. Masyarakat diimbau tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.