KNEKS Dorong D-8 Halal Expo Indonesia 2026 Fokus pada Transaksi Dagang Nyata

Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendesak adanya perubahan paradigma fundamental dalam pelaksanaan Developing 8 Organization for Economic Cooperation Halal Expo Indonesia (HEI) 2026.

Forum ekonomi ini kini diarahkan sepenuhnya menjadi platform yang berorientasi pada hasil dan eksekusi transaksi perdagangan riil antarnegara anggota, bukan sekadar ruang pemaparan rencana kerja.

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah KNEKS, Putu Rahwidhiyasa, menegaskan bahwa perjalanan dalam membangun peradaban ekonomi halal tidak boleh terhenti oleh sekat-sekat birokrasi maupun situasi politik global.

Langkah taktis ini diambil sebagai respons atas evaluasi realisasi perdagangan intra-blok D-8 pada tahun 2025 yang baru menyentuh angka USD160 miliar, masih jauh dari target USD500 miliar atau setara Rp9 kuadriliun pada tahun 2030.

Menurut Rahwidhiyasa, potensi besar dari populasi Muslim yang masif di lingkungan negara D-8 tidak akan pernah menjelma menjadi kekuatan ekonomi riil selama arus perdagangan masih terhambat oleh hambatan nontarif (non-tariff barriers), minimnya harmonisasi regulasi, serta rantai pasok intra-blok yang terfragmentasi. Oleh karena itu, digitalisasi melalui proses pemetaan bisnis (digital trade matching) telah dieksekusi bahkan sebelum pameran fisik dibuka.

"Tujuan kami jelas. Setiap diskusi di sini harus mengarah pada transaksi dagang dan kontrak yang nyata. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang rencana kerja, melainkan tentang realisasi pengiriman barang," ujar Biasar dalam sambutannya di acara pembukaan D-8 HEI di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.

Di sisi lain, Biasar memaparkan bahwa kesiapan infrastruktur domestik Indonesia secara makro sudah sangat matang untuk menjadi salah satu pilar stabilitas dan pusat manufaktur produk halal dunia. Saat ini, aset keuangan syariah nasional telah mencapai kisaran USD706 miliar atau setara dengan 30 persen dari total aset keuangan nasional.

Indonesia juga menempati peringkat keempat dalam State of the Global Islamic Economy Report serta telah menyediakan empat kawasan industri halal yang dilengkapi berbagai fasilitas insentif bagi investor.

Sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus memangkas hambatan regulasi melalui jalur diplomasi standardisasi, Indonesia resmi memperkenalkan inisiatif bertajuk Baraka Grant Program yang akan diimplementasikan pada Oktober 2026. Program ini dirancang untuk mempertemukan para regulator, pembuat kebijakan, dan akademisi dari negara anggota D-8 guna menyusun rencana aksi kebijakan yang konkret.

Melalui program tersebut, para delegasi yang dikirim diharapkan mampu memetakan cara mengintegrasikan serta meningkatkan skala keunggulan lokal masing-masing negara seperti sektor tekstil dari Bangladesh, teknologi dari Turki, hingga kewirausahaan dari Azerbaijan ke dalam rantai nilai halal global.

Pihak KNEKS pun mengapresiasi partisipasi aktif dari negara-negara anggota seperti Pakistan, Bangladesh, Iran, Nigeria, Turki, Azerbaijan, dan Mesir, serta meminta dukungan diplomatik penuh dari seluruh kedutaan besar untuk membuktikan bahwa negara berkembang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan tangguh terhadap guncangan global. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Keketuaan Indonesia di D-8 Dorong Percepatan Integrasi Rantai Pasok Produk Halal