Trump Kritik Iran soal Selat Hormuz, Tegaskan Tak Sesuai Kesepakatan

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkritik Iran terkait pengelolaan lalu lintas minyak di Selat Hormuz, dengan menyebut langkah Teheran tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Trump menilai Iran melakukan “pekerjaan yang sangat buruk” dalam menangani jalur strategis tersebut, di tengah laporan yang menunjukkan adanya perbedaan tafsir terkait isi kesepakatan gencatan senjata.

“Ada laporan bahwa Iran mengenakan biaya kepada kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz. Itu seharusnya tidak terjadi, dan jika benar, harus segera dihentikan,” ujar Trump melalui platform Truth Social, seperti dikutip BBC, Jumat, 10 April 2026.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia, sehingga setiap gangguan di wilayah tersebut berpotensi memicu dampak global.

Di tengah ketegangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pemerintahannya akan memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon, dengan fokus pada pelucutan senjata Hizbullah serta pembentukan hubungan damai.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi bahwa Washington akan menjadi tuan rumah pertemuan pekan depan untuk membahas negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Namun, pejabat Lebanon sebelumnya menekankan perlunya gencatan senjata sebelum pembicaraan dimulai, sementara Netanyahu menegaskan bahwa “tidak ada gencatan senjata di Lebanon.”

Trump menyatakan bahwa Israel akan mengurangi intensitas serangannya untuk mendukung proses diplomasi.

“Saya berbicara dengan Bibi dan dia akan menurunkan intensitasnya. Saya pikir kita perlu sedikit meredakan situasi,” ujarnya dalam wawancara dengan NBC News.

Ketidakjelasan Cakupan Gencatan Senjata

Meski demikian, serangan Israel sebelumnya memicu peringatan evakuasi baru di wilayah selatan Beirut. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut area evakuasi mencakup dua rumah sakit besar yang merawat sekitar 450 pasien, termasuk 40 pasien di unit perawatan intensif.

“Tidak ada fasilitas medis alternatif yang tersedia untuk menerima pasien-pasien tersebut, sehingga evakuasi secara operasional menjadi tidak memungkinkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa gedung Kementerian Kesehatan Lebanon, yang menampung lebih dari 5.000 orang di tempat penampungan, berada dalam zona evakuasi.

Ketidakjelasan terkait cakupan gencatan senjata -,apakah mencakup Lebanon atau tidak,- semakin memperumit situasi. Iran dan mediator dari Pakistan menyatakan Lebanon termasuk dalam kesepakatan, sementara AS dan Israel menolak klaim tersebut.

Di tengah kondisi ini, Israel terus melanjutkan operasi militernya di Lebanon selatan, sementara pemerintah Lebanon berupaya memperkuat kontrol negara dengan membatasi kepemilikan senjata hanya pada institusi resmi.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyatakan aparat keamanan diminta segera memperkuat penerapan otoritas negara di Beirut.

Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa gencatan senjata merupakan “satu-satunya solusi” untuk mengakhiri konflik yang terus meluas.

Konflik antara Israel dan Hizbullah yang telah berlangsung selama puluhan tahun kembali meningkat setelah kelompok tersebut meluncurkan roket ke Israel, yang memicu eskalasi lebih lanjut.

Menurut data Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 1.800 orang telah tewas, termasuk sedikitnya 130 anak-anak, sementara sekitar 1,2 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut.