ASN Yogyakarta WFH Tiap Jumat Mulai 10 April

Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat per 10 April 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk sebagian ASN non pelayanan publik. 

Penjabat Sekda Pemkot Yogyakarta Dedi Budiono mengatakan kebijakan bertujuan efisiensi dan penghematan energi itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah. Pemkot Yogyakarta kemudian menerbitkan SE tentang WFH yang telah ditandatangani Wali Kota Hasto Wardoyo. 

"WFH ini akan mulai Jumat ini. Karena Jumat kemarin kan libur, jadi baru kita mulai Jumat depan," kata Dedi di Kota Yogyakarta pada Kamis, 9 April 2026. 
 

Dedi mengungkapkan kebijakan WFH ini dikonsep tak mengganggu pelayanan publik karena diberlakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkait pelayanan langsung ke masyarakat. Beberapa OPD itu di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan manajemen internal Pemkot Yogyakarta. 

Meskipun, kata dia, tidak semua ASN di OPD yang berbasis pelayanan ke masyarakat itu WFH. "Pegawai eselon II di posisi kepala dinas dan eselon III seperti kepala bidang tetap harus bekerja di kantor atau work form office (WFO). Unit pelayanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat juga tidak boleh," ucapnya. 

Ia mengatakan hanya sekitar 20 persen ASN yang dibolehkan WFH setiap Jumat. Menurut dia, mayoritas ASN Pemkot Yogyakarta ada di bidang pelayanan, seperti di Dinas Pendidikan yang berisi para guru, Dinas Kesehatan dan puskesmas, serta OPD di wilayah seperti di kecamatan dan kelurahan.

"Kami lakukan monitoring bagi ASN yang WFH pada hari Jumat, atasan langsung harus mengecek secara berkala apakah yang direncanakan itu benar-benar dilaporkan dan dikerjakan," ungkap dia. 


Ilustrasi WFH. (Pexels)

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta Sarwanto menjelaskan lembaganya menerapkan WFH maksimal 50 persen. Ia menyebut skema WFH dilakukan secara bergantian setiap Jumat dengan surat tugas.

"Sebagai awal, akan dilakukan evaluasi pada minggu keempat April terkait hasil penerapan WFH. Kami juga memantau hasil kerja ASN yang WFH," jelasnya.