Hadiri Pertemuan OKI di Jeddah, BPS Sepakati Sejumlah Kerja Sama Statistik Internasional

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi memimpin delegasi Indonesia dalam Sidang ke-15 OIC-StatCom di Jeddah, Arab Saudi. (dok. BPS)

Hadiri Pertemuan OKI di Jeddah, BPS Sepakati Sejumlah Kerja Sama Statistik Internasional

Patrick Pinaria • 6 October 2026 14:01

Jeddah: Delegasi Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom). Dalam forum yang berlangsung pada 29-30 September 2026 di Jeddah, Arab Saudi tersebut, BPS memperkuat kerja sama internasional, serta membagikan praktik baik transformasi statistik nasional.

Delegasi BPS dipimpin Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Pada pertemuan yang dihadiri pimpinan 57 National Statistical Office (NSO) negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini, Sonny menyampaikan pandangan dan masukan BPS mengenai pengembangan statistik sekaligus berbagi pengalaman transformasi statistik nasional.

Sonny menyampaikan presentasi dalam tiga sesi sidang yang membahas modernisasi sensus penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait statistik air bersih dan sanitasi.


Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan paparan tentang modernisasi sensus penduduk dan pengalaman transformasi statistik Indonesia kepada negara anggota OKI. (dok. BPS)

Pada pembahasan statistik penduduk dan perumahan, BPS menyampaikan bahwa sistem statistik Indonesia terus bertransformasi menuju pemanfaatan data yang terintegrasi. Pemanfaatan teknologi dan data administrasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut dengan tetap memperkuat survei dan verifikasi lapangan untuk menjaga akurasi, serta kualitas statistik.

Transformasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Sensus Penduduk 2030. BPS memaparkan rencana pemanfaatan registrasi penduduk dan data administrasi untuk menghasilkan sistem statistik kependudukan yang lebih terintegrasi serta memungkinkan pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan.

Pada agenda SNA 2025, BPS menyampaikan perkembangan persiapan Indonesia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Pembaruan sistem neraca nasional diperlukan agar statistik ekonomi mampu merekam perkembangan struktur produksi, perubahan pola konsumsi, dan dinamika ketenagakerjaan secara lebih komprehensif, termasuk aktivitas ekonomi informal.

Untuk memperkuat pengukuran tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar. Angkanya diperkirakan setara dengan sekitar 13,63 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023.

Sementara itu, dalam pembahasan SDGs Tujuan 6, BPS menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mengukur akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi. Data Susenas menjadi salah satu sumber penting dalam memantau perkembangan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
 


Memperluas kerja sama bilateral

Selain berbagi pengalaman, BPS memanfaatkan forum OIC-StatCom untuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral. Di sela-sela persidangan, BPS melakukan pertemuan dengan sejumlah kantor statistik negara anggota dan lembaga internasional, termasuk General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) Turki, Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, Islamic Development Bank (IsDB), dan Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC).

Dengan GASTAT, pembahasan kerja sama diarahkan pada pengembangan statistik haji dan umrah, statistik halal, PDB syariah, serta statistik ekspor-impor. Pihak Arab Saudi juga menawarkan percepatan transfer pengetahuan untuk digitalisasi dan transformasi statistik bagi Indonesia.

Sementara itu, pertemuan BPS dan TURKSTAT menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan penguatan kerja sama statistik antara Indonesia dan Turki. Nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran pengalaman mengenai metodologi pelaksanaan sensus modern, pemanfaatan dan integrasi data administrasi, serta transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi.


Pertemuan bilateral delegasi BPS dan TURKSTAT (Turki) menghasilkan kesepakatan penguatan kerja sama penyelenggaraan statistik resmi. (dok. BPS)

Pertemuan bilateral BPS dengan CAPMAS Mesir menghasilkan kesepakatan terkait rencana penandatanganan MoU Indonesia-Mesir yang direncanakan masuk dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat. Kerja sama BPS-CAPMAS akan berfokus pada modernisasi statistik kedua negara serta penerapan standar statistik internasional yang baru.

Adapun pertemuan BPS dengan delegasi IsDB membahas pengembangan statistik kemiskinan multidimensi. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan menjadi percontohan bagi negara-negara Islam lainnya dan rencananya melibatkan beberapa negara, di antaranya Yordania dan Malaysia.

Dalam pertemuan khusus dengan SESRIC, Sonny menyampaikan kesediaan BPS menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ke-16 OIC-StatCom pada 2027. Pernyataan kesiapan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari seluruh delegasi yang hadir.

Partisipasi Indonesia dalam OIC-StatCom menegaskan komitmen BPS untuk terus memperkuat peran dalam pertukaran pengetahuan dan praktik baik di antara negara-negara anggota OKI. Penguatan kerja sama statistik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data nasional dan internasional yang mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan secara efektif.

(Patrick Pinaria)