BPOM Terbitkan 144.863 NIE-Nutri-level dalam 2 Tahun

Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan 144.863 nomor izin edar (NIE) pangan olahan serta menerbitkan atural label gizi (Nutri-level) selama 2024-2026. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan melalui perlindungan publik.

Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengawasan menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan terhadap produk yang beredar di Indonesia. NIE itu terdiri dari 105.354 produk dalam negeri dan 39.509 produk impor.

"BPOM juga menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2026 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Peraturan tersebut mengatur tentang pencantuman informasi nilai gizi melalui penerapan Nutri-Level, sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami dalam memilih pangan," kata Taruna dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Oktober 2026
 

Baca Juga :

Siswa di 5.151 Sekolah Jakarta bakal Diedukasi Bahaya Obat Keras

Taruna menjelaskan, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pihaknya menjalankan peran strategis dalam memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.

Selain itu, Taruna menyebut BPOM mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan diwujudkan melalui pengawasan keamanan pangan, pendampingan fasilitas pelayanan, serta edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat.

Pada semester I tahun 2026, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 198 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Serta memberikan pendampingan kepada 76 SPPG untuk mendukung penerapan praktik pengolahan pangan yang baik dan sistem keamanan pangan.


Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Foto: MI.

“BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah melalui pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan kepada pelaku usaha dan penyelenggara program," ungkap Taruna.

Dalam program MBG, pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan. Dengan demikian, program pemerintah dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.