Lahan Eks Tambang Dukung Keberlanjutan dan Ketahanan Energi

Jakarta: Pemanfaatan lahan eks tambang untuk kepentingan pertahanan negara menjadi salah satu upaya mengoptimalkan aset negara sekaligus memperkuat keamanan nasional. Keberlanjutan dan ketahanan energi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menunjang kedaulatan, terutama di wilayah strategis dan perbatasan.

Hal tersebut tercermin dari pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa 102 bidang tanah bekas kegiatan pertambangan batu bara seluas 137,1 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) untuk mendukung kebutuhan fasilitas dan operasional Grup 4 Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pengalihan aset dengan nilai perolehan Rp70,68 miliar tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Auditorium Gedung Slamet Bratanata, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.

Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kemhan RI, serta pihak perusahaan yang sebelumnya mengelola wilayah pertambangan tersebut. Acara turut dihadiri Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam.

Sebanyak 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi itu berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Aset tersebut berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan tercatat sebagai BMN di lingkungan Kementerian ESDM.

Pengalihan status penggunaan aset telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Dengan penandatanganan BAST, tanggung jawab penggunaan dan pemanfaatan aset beralih kepada Kemhan RI untuk mendukung tugas dan fungsi Kopassus.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan penyerahan aset tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung kedaulatan serta keamanan negara.

Menurut dia, keberlanjutan dan ketahanan energi memiliki peran penting dalam menunjang keamanan nasional, terutama bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan luas dan kekayaan sumber daya alam.

"Sebagai negara yang berada di garis depan kawasan strategis, keberlanjutan dan ketahanan energi menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang keamanan nasional, khususnya di wilayah perbatasan. TNI sebagai alat pertahanan dan komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal ini membutuhkan sinergi dan dukungan dari semua pihak, termasuk Kementerian ESDM," ujar Rakhmawati dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 November 2026.

Ia berharap pengalihan status penggunaan BMN tersebut dapat memperkuat operasional TNI sekaligus memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.

( Lahan eks tambang seluas 137,1 hektare di Kalimantan Timur dialihkan untuk mendukung fasilitas Kopassus. Foto: Dok istimewa)

Optimalisasi aset lahan eks tambang

Presiden Direktur PT Multi Harapan Utama (MHU) Kemal Djamil Siregar mengatakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional pertambangan. Menurut dia, aset yang berasal dari kegiatan usaha juga dapat memberikan manfaat lebih luas apabila dioptimalkan untuk kepentingan nasional.

"Bagi MHU, tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kegiatan operasional pertambangan. Aset yang berasal dari kegiatan usaha tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas ketika dioptimalkan untuk kepentingan nasional. Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus," ujar Kemal.

Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam proses pengalihan aset tersebut. Ia berharap pemanfaatan lahan dapat mendukung kebutuhan fasilitas serta pelaksanaan tugas satuan.

Dari sisi administrasi, proses pengalihan aset diawali dengan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah oleh pihak perusahaan bersama Kementerian ESDM. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan tertib administrasi aset negara.

Kemal menambahkan koordinasi antara perusahaan dan kementerian terkait menjadi faktor penting dalam memastikan proses pengalihan berlangsung sesuai ketentuan.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi aset negara, pengalihan lahan eks tambang ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi sektor energi dan sumber daya mineral, tetapi juga bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.