Persoalan Perbatasan Dipetakan, Mulai Paspor Gratis hingga Infrastruktur

Jakarta: Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memetakan persoalan operasional perbatasan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Salah satunya, akses dokumen perjalanan bagi masyarakat di perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Maruli mengaku berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Koordinasi ini salah satunya untuk menjajaki penyediaan paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 28 Oktober 2026.

Selain akses dokumen perjalanan, Maruli menyoroti pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Maruli mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Maruli juga menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar. Penerapannya perlu mempertimbangkan regulasi serta kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.

Di sisi lain, Maruli meminta para kepala PLBN memperluas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan akses infrastruktur.

“Penambahan daerah terpencil juga di PLBN ini supaya mempelajari kesulitan masyarakat sekitarnya. Tadi memang sudah ada masukan tentang air bersih dan lain sebagainya,” ujar mantan Kepala KSAD itu.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Maruli meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih di wilayah masing-masing. Guna mengidentifikasi prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Maruli menyebut pembangunan jembatan sederhana dengan panjang sekitar 15 meter bisa dikerjakan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat. 

“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” ungkap Maruli.

Maruli mengapresiasi kinerja para kepala PLBN yang telah memaparkan kondisi lapangan dan berbagai kendala di wilayah masing-masing. Laporan tersebut menjadi bahan untuk merumuskan solusi sesuai dengan persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

“Secara umum saya lihat, saya ucapkan terima kasih, semua sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa yang secara umum saya sudah punya ide untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” ujar Maruli.

Maruli berharap masukan dari para kepala PLBN dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja BNPPDT sekaligus memperkuat pelayanan bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia. Melalui identifikasi persoalan dan pemetaan kebutuhan warga, BNPPDT berupaya memastikan program penanganan perbatasan semakin tepat sasaran dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.