2 Tahun Prabowo-Gibran, Program MBG Dinilai Perkuat Gizi Santri

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya berdampak positif pada pemenuhan gizi santri.

“MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para santri. Sebelumnya, mungkin banyak santri di pesantren yang belum optimal dalam pemenuhan gizi. Hal ini teratasi dengan adanya program MBG yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto,” kata Tokoh Muda Nahdlatul Ulama (NU) Ubaidillah Amin di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.
 

Ubaidillah menjelaskan, pemenuhan gizi merupakan fondasi penting dalam menyiapkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurut dia, keberadaan MBG turut menciptakan efek berganda (multiplier effect) dengan membuka peluang pasar bagi petani dan peternak di daerah.

Meningkatnya kebutuhan pasokan pangan ini juga diharapkan dapat menjadi momentum. Khususnya untuk mendorong generasi muda kembali ke desa dan mengelola sektor pertanian serta peternakan.

“Kami mengajak anak-anak muda di perkotaan yang selama ini harus melakukan urbanisasi untuk mempertimbangkan kembali ke desa. Dengan adanya MBG, lapangan kerja terbuka karena desa juga membutuhkan orang-orang yang mengelola pertanian dan peternakan, yang saat ini masih didominasi orang tua,” kata Ubaidillah.

Ubaidillah menilai, keterhubungan antara kebutuhan gizi dan produksi pangan lokal berpotensi menjadi penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di desa. Dia turut mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.

“Kalaupun ada kekurangan, itu wajar. Pembenahan pun ada, dan pembenahan harus terus dilakukan,” kata Ubaidillah.


Ilustrasi penyajian MBG. Foto: Dok. Istimewa.

Sejalan dengan upaya perluasan manfaat, pemerintah terus menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan MBG. Khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. 

Memasuki dua tahun pemerintahan, fokus utama diarahkan pada penertiban data penerima manfaat berbasis by name by address (BNBA) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut mencakup siswa, santri, serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B). 

Selain pembenahan data, pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap praktik penyimpangan juga menjadi kunci agar program berjalan transparan dan tepat sasaran. Lebih lanjut, Ubaidillah turut meyakini MBG bakal menjadi instrumen memperkuat sumber daya manusia di masa depan.

"Melalui keterhubungan antara kebutuhan gizi, produksi pangan lokal, dan penciptaan lapangan kerja, MBG berpeluang menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ubaidillah.