Isi Lengkap Salinan Keputusan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. Dok. Metro TV

Isi Lengkap Salinan Keputusan Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Muhamad Marup • 12 November 2026 13:17

Jakarta: Keputusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, beredar di media sosial. Suket tersebut menjadi pemicu polemik yang berujung pada keputusan pengunduran diri Gibran.

Salinan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9145/D.DI/KS/2019. Adapun suket dari Kemendikbud tersebut menjadi dokumen yang digunakan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Wapres RI pada pemilu 2024 lalu.

Suket mengakui proses belajar Gibran di luar negeri setara SMA. Penyetaraan merujuk pada proses belajar Gibran di UTS Insearch Sydney, Australia.

Dengan adanya pencabutan dari Kemendikdasmen, maka secara resmi proses belajar Gibran belum diakui setara SMA. Berikut isi keputusan Kemendikdasmen terkait pencabutan suket ijazah Gibran:

Isi Lengkap Pencabutan Suket



Salinan keputusan pencabutan suket ijazah Gibran. Dok. Istimewa


Keputusan Kemendikdasmen mempertimbangkan sejumlah proses dan putusan hukum terkait polemik ijazah Gibran. Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober mewajibkan Kemendikdasmen (dulu Kemendikbud) sebagai tergugat untuk mencabut suket yang dimaksud.

Adapun keputusan pencabutan terdiri dari dua poin yaitu:
  1. Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9145/D.DI/KS/2019.
  2. Menyatakan menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9145/D.DI/KS/2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Adanya keputusan ini membuat keraguan atas proses belajar Gibran semakin menguat. Meski begitu, Gibran sendiri dikabarkan siap membuktikan keabsahan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

(Muhamad Marup)