Korea Utara Kritik Sekjen PBB karena Dinilai Berpihak kepada Korea Selatan

Pyongyang: Korea Utara mengkritik Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa, 10 November 2026, atas seruannya untuk kembali membuka dialog di Semenanjung Korea.

Pyongyang juga menuduh Guterres lebih berpihak kepada Korea Selatan di tengah ketegangan akibat ledakan ranjau yang dilaporkan terjadi di dekat perbatasan kedua Korea.

Kim Yo-jong, pejabat senior Partai Pekerja Korut yang juga adik dari pemimpin Kim Jong-un, mengatakan Guterres telah menunjukkan "sikap bias dan tidak bertanggung jawab," menurut laporan kantor berita pemerintah KCNA.

Ia menuduh pemimpin PBB tersebut menggemakan posisi Seoul terkait insiden itu tanpa terlebih dahulu memastikan fakta-fakta yang terjadi.

Kim membela pembangunan benteng pertahanan militer oleh Pyongyang di sepanjang perbatasan selatan sebagai langkah sah untuk membela diri. Ia menuding Korea Selatan menghalangi pembangunan tersebut dan berupaya menyalahkan Korea Utara atas meningkatnya ketegangan.

"Jika dia benar-benar peduli terhadap meredanya ketegangan di Semenanjung Korea," Guterres seharusnya memahami insiden tersebut dan meminta pertanggungjawaban Seoul, kata Kim.

Kim memperingatkan Guterres akan turut bertanggung jawab apabila tindakan militer Korea Selatan memicu insiden di sepanjang perbatasan kedua negara.

Perselisihan ini menyusul ledakan ranjau pada 21 September di Zona Demiliterisasi (DMZ) yang melukai tiga tentara Korea Selatan. Dua di antaranya mengalami luka serius.

Seoul menyalahkan ranjau Korea Utara dengan merujuk pada hasil penyelidikan bersama Komando PBB. Namun, Pyongyang membantah bertanggung jawab dan menuduh Seoul merekayasa bukti.

Baca juga: Korea Utara Uji Sistem Rudal Pertahanan Udara Canggih Terbaru