DPR Koordinasikan Rencana Kerja Pemulihan Sumatra dengan Pemerintah

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pascabencana Sumatra DPR RI berkoordinasi dengan pemerintah terkait implementasi rancana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang telah disusun pemerintah. Langkah ini untuk memastikan program pemulihan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat Satgas Pascabencana Sumatra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
 

Menurut Dasco, dalam rapat yang digelar sejak pagi tadi, pemerintah telah menyetujui anggaran untuk pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Selain itu, DPR RI juga ikut membahas rencana induk pemulihannya. 

"Kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah," kata Dasco.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana Sumatra. Anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah program kerja. 


DPR RI menggelar rapat dengan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra. Foto: Metrotvnews.

Menurut Tito, anggaran yang telah disetujui itu akan digunakan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026-2028. Anggaran terbesar akan digunakan untuk infrastruktur, totalnya mencapai Rp69 triliun.

"Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya dan itu sudah dibagi-bagi ke kementerian/Lembaga," kata Tito.