Thomas Djiwandono Cetuskan Strategi 'GERAK' untuk Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono memaparkan visi strategisnya dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Ia memperkenalkan konsep "Strategi GERAK" yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lincah dan adaptif.

“Saya merasa bahwa lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi secara adaptif dan agile. Agile itu lincah lah istilahnya. Saya namakan strategi ini Strategi GERAK,” kata Thomas di ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam tayangan Breaking News Metro TV, Senin, 26 Januari 2026.
 

Thomas memerinci lima pilar tematik dalam strateginya, yakni penguatan tata kelola (governance) kebijakan, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal-moneter, serta keberlanjutan transformasi keuangan. Ia menekankan bahwa governance merupakan fondasi utama dari seluruh kebijakan yang akan diambil.

Menurutnya, payung hukum seperti UU P2SK tahun 2023 sudah memberikan dasar yang kuat bagi independensi BI. Hal ini menjadi modal krusial untuk menjalankan strategi yang kredibel.

“Regulasi independensi BI dari tahun 1999 maupun undang-undang P2SK yang sudah dicetuskan tahun 2023, ini memberi kita fondasi yang kuat untuk governance kebijakan yang kuat dan kredibel tadi,” tambah Thomas.


Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono. Foto: Dok. Kemenkeu.

Meski mendorong adanya akselerasi sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, Thomas menjamin hal tersebut tidak akan mengintervensi independensi Bank Sentral. Ia memastikan BI akan tetap bergerak dalam koridor mandatnya secara terukur.

“Sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia,” tegas Thomas.

Melalui Strategi GERAK ini, Thomas berharap Bank Indonesia dapat lebih responsif dalam menghadapi dinamika ekonomi global tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudence).