Ilustrasi pembangunan huntara. Foto: Antara/HO-BPBD Cilacap
BNPB Targetkan Pembangunan Huntara di Agam Rampung Sebelum 5 Januari
Achmad Zulfikar Fazli • 24 December 2025 13:48
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, rampung sebelum siswa masuk sekolah pada 5 Januari 2026. Percepatan pembangunan huntara dilakukan agar fasilitas pendidikan yang selama ini digunakan sebagai lokasi pengungsian dapat segera difungsikan kembali bagi para siswa bersekolah melanjutkan semester genap Tahun Ajaran 2025/2026
“Target kami sebelum 30 Desember pembangunan utama selesai, dilanjutkan serah terima kunci kepada warga, sehingga sekolah bisa kembali digunakan pada 5 Januari,” kata Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB, Ari Lesmana, dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” BNPB yang diikuti di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 23 Desember 2025.
BNPB berencana membangun 518 huntara yang tersebar di 16 titik pada enam kecamatan di Kabupaten Agam, dengan Kecamatan Palembayan menjadi wilayah terdampak terbesar.
Salah satu lokasi prioritas berada di SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, yang akan dibangun sebanyak 117 huntara dengan tipe barak.
Pembangunan huntara tersebut melibatkan unsur TNI, termasuk personel konstruksi dari satuan zeni serta prajurit infanteri, guna mempercepat pengerjaan di lapangan.
Baca Juga:
14 Titik Lahan HGU di Aceh Tamiang Siap Dibangun Huntara Korban Bencana |
Selain unit hunian, BNPB menyiapkan fasilitas pendukung, seperti MCK umum, tempat cuci, ruang layanan kesehatan darurat, serta ruang berkumpul warga yang dapat difungsikan sebagai musala.
Ari menjelaskan huntara dirancang untuk memastikan pengungsi berpindah dari tenda dan fasilitas umum ke tempat tinggal yang lebih layak dan aman.
“Prinsipnya, kebutuhan dasar warga harus terpenuhi agar mereka bisa menjalani masa pemulihan dengan lebih manusiawi,” ujar dia.
BNPB berharap relokasi sementara ini dapat mendukung pemulihan sosial masyarakat sekaligus mempercepat normalisasi layanan publik di wilayah terdampak bencana.