Israel Usir Perwakilan Belanda dari Gaza Usai Larang Produk dari Pemukim Yahudi

Tel Aviv: Menteri Luar Negeri Israel  Gideon Saar menyatakan bahwa para pejabat Belanda diperintahkan untuk pergi menyusul keputusan Amsterdam untuk melarang impor dari permukiman ilegal yang dipenuhi warga Yahudi.

“Israel mengusir perwakilan Belanda dari pusat koordinasi Gaza menyusul keputusan Belanda untuk melarang impor dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan,” kata Menlu Saar.

"Perwakilan Belanda akan segera diusir dari Pusat Dukungan Internasional untuk Gaza di Kiryat Gat," kata Gideon Saar dalam sebuah unggahan di platform X, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 26 Agustus 2026.

Saar mengatakan, keputusan itu diambil atas permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyusul apa yang ia gambarkan sebagai "serangkaian langkah anti-Israel yang diambil oleh Pemerintah Belanda."

Ia mengatakan langkah terbaru tersebut adalah "pengesahan undang-undang yang melarang perdagangan produk Israel dari Yudea dan Samaria (Tepi Barat), Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan, yang akan mulai berlaku bulan depan."

Pusat komando yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Kiryat Gat, yang secara resmi dikenal sebagai Pusat Koordinasi Sipil-Militer, didirikan oleh Komando Pusat AS untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata Gaza dan memantau penerapan rencana perdamaian AS.

Saar mengatakan, Kedutaan Besar Belanda di Israel dan "teman-teman Amerika kami" telah diberitahu mengenai keputusan tersebut pada Selasa malam.

"Perwakilan Belanda telah diperintahkan untuk meninggalkan Israel dalam waktu satu minggu," tambah Saar.

"Kebijakan anti-Israel pemerintah Belanda telah disertai dengan gelombang antisemitisme dan boikot yang belum pernah terjadi sebelumnya di Belanda," klaim Saar.

"Pesan kami jelas: Mereka yang bertindak melawan Israel tidak akan memiliki pijakan di wilayah ini. Israel tidak akan membiarkan langkah-langkah diambil terhadapnya tanpa adanya tanggapan," tambah Saar.

Pihak berwenang Belanda tidak segera memberikan komentar mengenai keputusan tersebut.

Pemerintah Belanda memutuskan pada akhir Juli 2026 untuk melarang impor, pembelian, dan penjualan produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, dengan langkah tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 22 September 2026.

Pada 31 Juli 2026, Dewan Perdamaian mengeluarkan dokumen berjudul "Peta Jalan untuk Menyelesaikan Implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump di Gaza," yang menyerukan penarikan bertahap pasukan Israel serta langkah-langkah untuk melucuti senjata Hamas. Menurut dokumen tersebut, peta jalan itu juga menyerukan pengalihan administrasi Gaza kepada komite teknokratis Palestina dan pengerahan pasukan stabilisasi internasional.

Selain itu, peta jalan tersebut juga mengusulkan penempatan senjata di bawah wewenang komite nasional yang mengawasi wilayah itu dengan supervisi internasional, sembari menjalankan upaya rekonstruksi.

Pusat Koordinasi Sipil-Militer telah dibentuk di Kiryat Gat, Israel selatan, dengan partisipasi 40 negara dan organisasi untuk memantau gencatan senjata di Gaza, memfasilitasi penyaluran bantuan, serta merencanakan fase pascaperang.

Israel telah melancarkan genosida di Gaza sejak 8 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 lainnya -,sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak,- berdasarkan data pihak Palestina.