Israel Hentikan Operasi Sejumlah Lembaga Kemanusiaan di Gaza Mulai 2026

Gaza: Israel akan menghentikan operasional sejumlah organisasi kemanusiaan internasional di Jalur Gaza mulai Kamis besok setelah lembaga-lembaga tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan baru terkait registrasi. Sejumlah organisasi yang terdampak termasuk Doctors Without Borders atau Médecins Sans Frontières (MSF), yang terancam dilarang beroperasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Israel pada Selasa menyatakan organisasi bantuan internasional yang tidak memperbarui pendaftaran akan disuspensi.

Mengutip CNN, Rabu, 31 Desember 2025, aturan baru tersebut mewajibkan lembaga kemanusiaan yang beroperasi di Gaza menyerahkan data pribadi staf mereka. Sejumlah organisasi bantuan sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran atas persyaratan itu dengan alasan keselamatan personel di lapangan.

Langkah Israel ini muncul di tengah peringatan dari 10 negara Barat yang menyebut kondisi kemanusiaan di Gaza mengalami “kemerosotan baru” dan tetap berada pada tingkat yang “katastrofik."

Dampak Musim Dingin Ekstrem

Gaza yang sebagian besar hancur akibat konflik kini menghadapi musim dingin yang berat. Hujan deras dan penurunan suhu secara signifikan memperburuk kondisi kehidupan warga yang sudah sangat rentan. Angin kencang dan hujan lebat merusak tenda-tenda darurat yang menjadi tempat tinggal ribuan warga Palestina.

Kantor Media Pemerintah Gaza (GMO), yang dikelola Hamas, menyebut sedikitnya 20 orang tewas akibat runtuhnya rumah dan bangunan saat warga mencari perlindungan dari cuaca ekstrem.

“Seiring datangnya musim dingin, warga sipil di Gaza menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan dengan curah hujan tinggi dan suhu yang terus menurun,” demikian pernyataan bersama para menteri luar negeri Kanada, Inggris, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Swiss, Selasa.

Penolakan Organisasi Kemanusiaan

Kelompok-kelompok bantuan menyatakan kebijakan Israel berdampak pada lebih dari dua lusin organisasi kemanusiaan dan memperingatkan bahwa penghentian operasi mereka dapat mengancam nyawa warga sipil.

“Mengeluarkan organisasi kemanusiaan saat ini akan memperparah risiko penyakit dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah,” kata Refugees International. Organisasi itu menilai kebijakan tersebut berpotensi membungkam lembaga bantuan independen.

Israel berdalih aturan registrasi bertujuan mencegah penyalahgunaan bantuan oleh Hamas. Klaim tersebut dibantah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organisasi kemanusiaan. Tinjauan pemerintah Amerika Serikat awal tahun ini juga tidak menemukan bukti pencurian bantuan secara meluas oleh Hamas.

“Persyaratan registrasi ini ditujukan untuk mencegah keterlibatan unsur terorisme serta menjaga integritas kegiatan kemanusiaan,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam pernyataannya.

Kontroversi Aturan Registrasi

Badan-badan PBB dan organisasi bantuan internasional telah berulang kali menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Israel menyatakan telah memberi tahu organisasi internasional sejak Maret agar mematuhi ketentuan baru. Lembaga yang tidak memperbarui pendaftaran diberi tahu bahwa izin mereka akan berakhir pada 1 Januari dan diwajibkan menarik diri dua bulan kemudian.

COGAT, lembaga Israel yang mengoordinasikan distribusi bantuan ke Gaza, menyebut MSF memilih tidak bekerja sama dalam proses registrasi dan menolak menyerahkan daftar karyawannya sebagaimana diwajibkan oleh keputusan pemerintah. CNN menyatakan telah menghubungi MSF untuk meminta tanggapan.

Forum Humanitarian Country Team of the Occupied Palestinian Territory, yang mencakup badan PBB serta ratusan organisasi lokal dan internasional, menilai sistem tersebut “kabur, sewenang-wenang, dan sangat dipolitisasi”.

Oxfam juga menyoroti kewajiban penyerahan data staf dan keluarga mereka, terutama di tengah meningkatnya risiko terhadap pekerja kemanusiaan. MSF memperingatkan bahwa kehilangan akses ke Gaza akan berdampak besar bagi layanan medis, air bersih, dan bantuan penyelamat nyawa bagi hampir setengah juta warga yang mereka layani.

Bantahan Israel

COGAT mengklaim bahwa keputusan pemerintah tidak akan mengurangi volume bantuan yang masuk ke Gaza. Israel menyebut sekitar 4.200 truk bantuan tetap akan masuk setiap pekan melalui PBB, negara donor, sektor swasta, dan organisasi internasional yang telah terdaftar.

Namun, lebih dari 40 organisasi bantuan internasional, termasuk MSF dan Oxfam, menyatakan Israel terus menolak pengiriman bantuan penting sejak gencatan senjata diberlakukan.

Para menteri luar negeri dari 10 negara tersebut mendesak Israel mengambil langkah mendesak, termasuk memastikan organisasi kemanusiaan dapat terus beroperasi dan membuka perlintasan untuk meningkatkan aliran bantuan.

Agenda Netanyahu

Pemerintah Israel menolak pernyataan bersama negara-negara Barat tersebut dan menyebutnya tidak seimbang. Peringatan itu muncul saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Donald Trump.

Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan masa depan Gaza bergantung pada perlucutan senjata Hamas. Hamas, melalui juru bicara barunya, menolak tuntutan tersebut dan menyatakan tidak akan meletakkan senjata selama pendudukan masih berlangsung.