Lestari Moerdijat: Penyandang Disabilitas Berhak Mendapat Pendidikan Bermutu

Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang bermutu di semua jenjang. 

"Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sejatinya sudah mengamanatkan bahwa negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, termasuk hak memperoleh pendidikan," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 23 Januari 2026.

Data Komisi Nasional Disabilitas menyebutkan, dari sekitar 40 ribu sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusi, hanya 14,8 persen yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Ketiadaan GPK di sekolah inklusi itu membuat anak disabilitas semakin rentan mengalami kekerasan, pengabaian, hingga risiko keselamatan. 

Menurut Rerie, catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Sehingga, kebijakan pembentukan sekolah inklusi dapat benar-benar memenuhi hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan. 

"Perencanaan pembentukan sekolah inklusi harus dilakukan secara matang dan menyeluruh," ujar Anggota Komisi X DPR itu.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dok Metrotvnews.com

Menurut Rerie, perencanaan tidak hanya ditujukan untuk mempersiapkan fisik bangunan dan sarana sekolah. Kesiapan dan ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi juga penting.

"Apalagi, anak berkebutuhan khusus tanpa GPK dalam proses pendidikan menghadapi risiko rentan terhadap kekerasan hingga keselamatannya," ujar tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie mendorong sekolah-sekolah inklusi yang sudah dibentuk segera dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung proses belajar dan mengajar yang aman dan nyaman bagi setiap peserta didik.