Bahas Haji, Presiden Prabowo Dinilai Harus Temui Raja Salman

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menemui Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. Usulan itu untuk mengantisipasi perubahan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini kan butuh dukungan, butuh pembicaraan di level yang lebih tinggi. Lobi tingkat tinggi, yaitu di level kepala negara," kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 8 Januari 2025.

Mustolih menyampaikan kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji kerap berubah. Bahkan, perubahan saat waktu yang sudah sangat mendesak. 

“Tapi apapun itu, kita sebagai negara pengirim jemaah kan mau tidak mau ya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Pemerintah Saudi karena mereka yang punya otoritas. Termasuk soal ada kemungkinan pembatasan menyangkut soal batasan usia calon jemaah yang kemudian maksimal 90 tahun,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Jamin Keamanan, Pemerintah Bakal Atur Haji Furoda dalam Undang-Undang Haji

Mustolih menambahkan bahwa kebijakan pembatasan usia haji sebetulnya pernah terjadi di musim haji pertama setelah pandemi, tepatnya pada 2022. Yakni, syarat usia jemaah tidak boleh melebihi 65 tahun.

“Kalau itu sudah menjadi kebijakan Arab Saudi, maka mau tidak mau kita harus mengikuti. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam konteks yang menyangkut soal lobi haji saya kira memang sebaiknya, akan lebih baik kalau dilakukan tidak di level menteri tapi di level kepala negara yaitu antara Pak Prabowo yang mewakili bangsa Indonesia dengan Raja Salman,” ungkap dia.

Tak hanya perubahan kebijakan penyelenggaraan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Salman bisa membahas permasalahan lain. Salah satunya, penambahan kuota jemaah.

"Kemudian menyangkut tambahan kota, dan lain-lain. Terlebih kemudian di 2024 lalu kan ada tambahan 20 ribu. Nah, tahun ini kan belum ada,” sebut dia.

Kedua kepala negara itu juga bisa membahas pemangkasan waktu penyelenggaran ibadah haji. Dia menyampaikan, waktu penyelenggaraan ibadah haji saat ini yaitu 41 hari. 

Dia menyampaikan Indonesia akan mendapat banyak keuntungan jika waktu penyelenggaraan haji dipangkas. Salah satunyam efesiensi biaya haji.

"Ini saya kira hal-hal besar yang kemudian kita harapkan bisa dibawa dalam diplomasi itu,” ujar dia.