Ada Efisiensi Anggaran, Realisasi Belanja Pegawai hingga Bansos Tetap Meningkat

Jakarta: Pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mendorong program-program prioritas. Kendati demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, efisiensi anggaran tetap dilakukan sesuai koridor tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Efisiensi anggaran yang kita lakukan tidak menyentuh belanja pegawai, jadi harus tetap diamankan. Tidak menyentuh layanan pegawai artinya operasional kantor, operasional dasar tidak tersentuh, dan juga bantuan sosial," kata dia dalam konferensi pers, Kamis, 13 Maret 2025.

Realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 telah mencapai Rp348,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah dan transfer ke daerah. Realisasi belanja negara baru 9,6 persen dari target dalam APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Adapun belanja negara terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp83,6 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun, serta transfer ke daerah yang mencapai Rp136,6 triliun atau 14,9 persen dari alokasi belanja.
 

Baca juga:  Kebijakan Efisiensi Anggaran Bikin Bingung, Kenapa?

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Belanja pegawai dan bansos tetap naik

Suahasil menjelaskan, belanja pegawai tetap mengalami kenaikan sampai akhir Februari 2025. Jumlahnya sudah terealisasi sebesar Rp36,3 triliun atau 11,9 persen dari alokasi APBN 2025 dan lebih tinggi dari Februari tahun lalu mencapai Rp35,1 triliun.

"Detailnya, gaji dan tunjangan Rp23,8 triliun dan tunjangan kinerja, lembur, dan berbagai macam untuk pembayaran pegawai Rp12,5 triliun," ujar dia.

Sementara untuk belanja bansos, realisasinya sudah mencapai Rp25,9 triliun atau 19,2 persen dari pagu di APBN 2025. Belanja terdiri dari PKH Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp10,3 triliun, PBI JKN Rp7,7 triliun, PIP Rp0,6 miliar, dan KIP kuliah Rp156,3 miliar.

"Ini yang tidak diefisienkan maka pencairan semua pelaksanaan anggaran, penyaluran semua bansos sesuai dengan jadwal," kata Suahasil.