Ilustrasi tanggul laut. DOK Metro TV
Putri Purnama Sari • 26 August 2025 14:56
Jakarta: Proyek pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara Jawa menjadi salah satu upaya besar pemerintah dalam mengatasi banjir rob, abrasi, serta dampak perubahan iklim.
Untuk menjalankan proyek strategis nasional ini, pemerintah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Senin, 25 Agustus 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Jabatan ini memiliki peran sentral dalam memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Peran Strategis Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa
Kepala Badan Tanggul Laut Pantura bertugas memimpin sekaligus mengkoordinasikan seluruh proses pembangunan
tanggul laut di sepanjang Pantura Jawa. Tidak hanya berkaitan dengan konstruksi, tugasnya juga meliputi aspek lingkungan, sosial, hingga pendanaan.
Berikut tugas dan tanggung jawab utama Kepala Badan:
1. Melaksanakan Pembangunan Tanggul Laut
Tugas utama Kepala Badan adalah memastikan pembangunan Giant Sea Wall berjalan sesuai rencana. Proyek ini dirancang untuk melindungi wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob yang kian parah setiap tahun.
2. Melindungi Ekosistem dan Masyarakat Pesisir
Selain aspek teknis, Kepala Badan wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Proyek tanggul laut harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir tanpa merusak ekosistem laut dan kawasan pantai.
3. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Pembangunan tanggul laut melibatkan banyak pihak. Kepala Badan dituntut melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian PUPR, serta lembaga lain yang terkait dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Menggalang Investasi dan Skema Pembiayaan
Mengingat skala proyek yang sangat besar dan memerlukan dana besar, Kepala Badan bertanggung jawab menggandeng investor serta mengelola skema pembiayaan, baik melalui APBN maupun kerjasama publik-swasta (PPP).
Proyek ini direncanakan membentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan estimasi biaya mencapai US$80 miliar atau setara Rp1,3 triliun (asumsi kurs Rp16.254 per dolar AS).
5. Menyesuaikan Desain dengan Kondisi Terkini
Proyek tanggul laut tidak statis. Kepala Badan berwenang memperbarui desain dan konsep pembangunan agar relevan dengan kondisi geografis, sosial, serta kebutuhan terkini masyarakat Pantura.
Peran Kepala Badan Tanggul Laut Pantura bukan hanya membangun infrastruktur fisik, melainkan juga menjamin keberlanjutan manfaatnya dalam jangka panjang. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi permanen atas banjir rob sekaligus membuka peluang ekonomi baru di kawasan pesisir utara Jawa.