Afrika Selatan Perketat Keamanan Jelang KTT G20 di Tengah Gelombang Protes

Johannesburg: Pemerintah Afrika Selatan mengerahkan 3.500 personel tambahan dan menempatkan militer dalam status siaga menyusul rencana sejumlah besar demonstrasi selama penyelenggaraan KTT G20 pada 22-23 November 2025.

Latihan militer yang melibatkan helikopter dan pasukan berkuda digelar Rabu, 19 November 2025 sebagai pertunjukan kekuatan, sementara otoritas menyiapkan zona khusus untuk unjuk rasa di sekitar pusat konferensi.

Wakil Komisaris Kepolisian Letnan Jenderal Tebello Mosikili menegaskan pihaknya akan mengizinkan demonstrasi dengan batasan tertentu.

"Kami akan mengizinkan hak untuk berdemonstrasi itu untuk dilaksanakan, tetapi dalam batas-batas yang tepat sesuai dengan arahan dan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat, 21 November 2025.

KTT dua hari ini menjadi ajang penting bagi Afrika Selatan sebagai negara Afrika pertama yang memimpin G20, meski harus berjalan tanpa partisipasi Amerika Serikat yang memutuskan memboikot acara tersebut.

Protes multisektor dan isu rasial

Berbagai kelompok masyarakat sipil bersiap menggelar unjuk rasa selama KTT. Women for Change menyerukan mogok nasional pada Jumat untuk memprotes tingginya kekerasan terhadap perempuan, sementara kelompok anti-imigrasi akan menyoroti pengangguran yang mencapai 31 persen. Sebuah koalisi LSM juga menggelar KTT tandingan dengan menyebut pertemuan G20 sebagai "untuk orang kaya."

Isu rasial memanas setelah serikat pekerja Solidarity yang mewakili minoritas Afrikaner memasang papan iklan kontroversial bertuliskan "Selamat datang di negara paling diatur berdasarkan ras di dunia."

Papan yang merujuk kebijakan afirmasi aksi Afrika Selatan ini dibongkar otoritas, memicu ancaman gugatan hukum. Boikot AS yang dipicu klaim penindasan terhadap Afrikaner semakin memperumit dinamika KTT.

Dampak diplomatik dan masa depan KTT

Pemerintah Afrika Selatan menolak permintaan AS untuk tidak menerbitkan deklarasi akhir KTT, dengan alasan Washington "telah kehilangan hak bicara" akibat pemboikotan.

Keputusan Trump untuk tidak menghadiri telah ditolak luas sebagai tidak berdasar, tetapi berpotensi melemahkan legitimasi kesepakatan G20.

Dengan ketidakhadiran ekonomi terbesar dunia, masa depan implementasi kesepakatan KTT dipertanyakan. Namun Afrika Selatan bertekad melanjutkan agenda pembahasan isu pembangunan berkelanjutan dan reformasi tata kelola global, sambil menjaga stabilitas keamanan di tengah gelombang protes yang merefleksikan kompleksitas tantangan domestik dan tekanan geopolitik.

(Muhammad Adyatma Damardjati)