Pemerintah Kontrol Kualitas Pasokan Karbon yang Diperdagangkan untuk Jaga Iklim Global

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Istimewa.

Pemerintah Kontrol Kualitas Pasokan Karbon yang Diperdagangkan untuk Jaga Iklim Global

Fachri Audhia Hafiez • 11 May 2025 08:19

Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pasokan karbon yang diperdagangkan. Sebab, perdagangan karbon juga bertujuan untuk menjaga iklim global.

"Indonesia meyakini bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan ekuitas. Kami berkomitmen untuk menjadi pemasok tepercaya kredit karbon berintegritas tinggi yang berkontribusi secara berarti terhadap tujuan iklim global," kata Raja Juli melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Mei 2025.

Hal itu disampaikan Raja Juli saat melakukan pertemuan dengan Integrity Council For The Voluntary Carbon Market (ICVCM). Pertemuan ini guna memaksimalkan potensi perdagangan karbon Indonesia.

Raja Juli mengatakan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting dalam perdagangan karbon. Poin tersebut sebagai landasan perdagangan karbon agar terjaga kualitasnya.

"Dalam konteks global saat ini dimana transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting-Prinsip Karbon Inti (CCP) ICVCM memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas lingkungan dan sosial dari kredit karbon," ujar dia.
 

Baca juga: Indonesia dan Inggris Perkuat Komitmen Aksi Iklim Berkeadilan

Ia mengatakan Indonesia mengakui peran strategis ICVCM dalam menetapkan standar tinggi dalam perdagangan karbon. Terlebih, hal ini menjangkau internasional.

"Indonesia sepenuhnya mengakui peran strategis Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) dalam menetapkan dan mempertahankan standar tinggi untuk unit karbon yang diperdagangkan secara internasional," kata dia.

Sementara, pertemuan dengan VERRA dilakukan agar adanya keselarasan dengan metodologi dan sistem akreditasi global. Termasuk memastikan kepemilikan dan otorisasi negara atas setiap unit karbon yang diterbitkan, mencegah risiko klaim ganda atau double counting.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)