Masalah Papua Tak Bisa Hanya Diselesaikan dengan Satu Pendekatan Keamanan

Jakarta: Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut permasalahan di Papua tak bisa diselesaikan dengan hanya satu pendekatan keamanan. Khairul menuturkan perlu ada strategi komprehensif yang menyentuh semua sisi, yakni keamanan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. 

“Pendekatan keamanan tetap penting, apalagi mengingat masih ada ancaman nyata dari kelompok bersenjata. Tapi pendekatan ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kehadiran negara yang lebih adil dan melindungi, bukan semata mengendalikan,” ujar Khairul kepada Media Indonesia, Minggu, 8 Juni 2025. 

Pemerintah, lanjut dia, juga perlu terus memperkuat kehadiran layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dengan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek yang dilibatkan dalam setiap prosesnya.

Menurut dia, kebijakan afirmatif penting, tapi tidak boleh elitis atau sebatas simbolik. Dia menuturkan kebijakan harus bisa menjangkau masyarakat akar rumput, termasuk di daerah-daerah pedalaman yang selama ini tertinggal.

“Ruang dialog juga harus dibuka dan dijaga. Banyak tokoh adat, gereja, maupun masyarakat sipil Papua yang moderat dan ingin damai, tapi selama ini belum dilibatkan secara optimal sebagai mitra,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Aktivitas Tambang di Raja Ampat Dilarang, Ini Dasar Hukumnya

Di sisi lain, kata Khairul, perlu ada perbaikan menyeluruh dalam tata kelola anggaran pembangunan. Jika pun ada anggaran besar yang dikucurkan ke Papua, Khairul mengatakan harus dipastikan penggunannya benar, efektif, dan tidak berhenti di tangan elite atau bahkan disalahgunakan. 

Jika anggaran terasa manfaatnya untuk masyarakat di bawah, kepercayaan rakyat Papua akan terus menguat. "Penyelesaian Papua harus menyatukan langkah antara perlindungan keamanan, keadilan sosial, dan partisipasi bermakna," ujar dia.

Dia juga menyoroti Kehadiran Menkeu Sri Mulyani ke wilayah konflik di Papua. Menurut dia, ini adalah awal yang baik, tapi langkah selanjutnya jauh lebih penting.

“Bagaimana semua kementerian, termasuk keuangan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan dalam negeri, bisa bersinergi menghadirkan keadilan yang nyata dan merata bagi seluruh rakyat Papua,” ungkap Khairul.