Kanada, Norwegia, Australia dan Inggris Jatuhkan Sanksi ke Menteri Ekstrem Israel

Ottawa: Kanada, bersama dengan Australia, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris, mengeluarkan sanksi dan tindakan lain pada Selasa terhadap dua menteri kabinet Israel yang berhaluan kanan ekstrem. Kedua menteri itu disanksi "karena memicu kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat."

“Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menteri keuangan dan menteri keamanan nasional Israel, masing-masing, "telah memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina," kata pernyataan bersama tersebut, seperti dikutip Anadolu, Rabu 11 Juni 2025.

Keduanya menekankan “retorika ekstremis yang menganjurkan pemindahan paksa warga Palestina dan pembangunan permukiman baru Israel sangat mengerikan dan berbahaya."

Menyebut tindakan Ben-Gvir dan Smotrich tidak dapat diterima, pernyataan tersebut mencatat bahwa sekutu "telah melibatkan Pemerintah Israel secara ekstensif dalam masalah ini, namun pelaku kekerasan terus bertindak dengan dorongan dan impunitas."

Para menteri luar negeri dari kelima negara menuntut Israel "menegakkan kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan kami menyerukannya untuk mengambil tindakan yang berarti guna mengakhiri retorika ekstremis, kekerasan, dan ekspansionis."

"Langkah-langkah hari ini difokuskan pada Tepi Barat, tetapi tentu saja ini tidak dapat dilihat secara terpisah dari bencana di Gaza," katanya, seraya menambahkan bahwa "tidak boleh ada pemindahan warga Palestina secara tidak sah dari Gaza atau di dalam Tepi Barat, atau pengurangan wilayah Jalur Gaza."

Pernyataan tersebut juga menyatakan tekad untuk mencapai gencatan senjata segera dan pembebasan sandera beserta "aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan termasuk makanan."

Mereka juga menyatakan dukungan tegas terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju keamanan dan martabat bagi warga Israel dan Palestina, dengan peringatan bahwa tujuan ini "terancam oleh kekerasan pemukim (Israel) yang ekstremis dan perluasan permukiman."