BMKG Imbau Masyarakat Siaga Hadapi Bencana Akibat Perubahan Iklim

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang makin dipengaruhi oleh perubahan iklim ekstrem. BMKG mengungkapkan 95 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga badai tropis.

"Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah menurut pengamatan World Meteorological Organization (WMO), melampaui rekor tahun 2023. Tren ini menunjukkan peningkatan suhu yang konsisten dan mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Indonesia," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan resmi, Kamis, 24 April 2025.

Dwikorita menjelaskan kondisi iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan, sehingga meningkatkan kompleksitas dalam proses prediksi. Ia mengulas beberapa kejadian bencana besar sebagai refleksi atas perubahan karakteristik cuaca ekstrem, salah satunya adalah banjir Jakarta tahun 2020 yang disebabkan oleh curah hujan ekstrem dalam durasi singkat.

Fenomena ini menunjukkan bencana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alamiah, tetapi juga oleh dinamika sosial, seperti pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, dan rendahnya literasi masyarakat terhadap risiko bencana. BMKG melihat perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam membangun ketangguhan masyarakat.

"Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mitigasi bencana, BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini secara berjenjang, dimulai dari observasi cuaca dan iklim, pemrosesan data, produksi informasi, hingga diseminasi kepada masyarakat," jelasnya.
 

Baca juga: BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan

 
Namun demikian, BMKG menyadari bahwa tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil yang minim infrastruktur komunikasi serta masyarakat yang belum sepenuhnya memahami informasi teknis kebencanaan.

BMKG mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mewujudkan sistem peringatan dini yang efektif. Edukasi kebencanaan, penguatan literasi iklim, serta pemanfaatan teknologi adaptif berbasis komunitas menjadi langkah nyata yang perlu diperkuat. 

Peran aktif dari Pemerintah Daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, media massa, serta unsur masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara teknologi dan pemahaman publik.

Dwikorita menegaskan sistem peringatan dini yang efektif harus tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

"Peringatan dini bukanlah akhir dari sistem perlindungan, melainkan awal dari aksi nyata yang dapat menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor agar peringatan dini benar-benar menjadi tindakan dini," ungkapnya.