Prancis Diinformasikan Bakal Akui Kemerdekaan Palestina di Sidang Umum PBB

Paris: Pemerintah Prancis dijadwalkan akan secara resmi mengakui kemerdekaan negara Palestina pada Senin, 22 September 2025. Melansir RFI, pengakuan tersebut akan diumumkan oleh Presiden Emmanuel Macron dalam sidang Majelis Umum PBB pekan ini, sebagai bagian dari dorongan diplomatik global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara.

Pengakuan ini dilakukan setelah Majelis Umum PBB pada 12 September mengadopsi New York Declaration, yang mengecam Hamas dan menyerukan penyerahan kekuasaan di Gaza kepada Otoritas Palestina.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut resolusi itu sebagai bentuk "isolasi internasional definitif terhadap Hamas" dan memberikan dasar politik bagi negara-negara yang hendak mengakui Palestina.

"Prancis memainkan peran krusial dalam mengoordinasikan kelompok negara yang mengakui Palestina secara serempak," ujar Richard Gowan dari International Crisis Group, dikutip RFI.

Ia menambahkan bahwa tanpa inisiatif Macron sejak Juli, tidak ada negara lain yang akan mengambil langkah ini terlebih dahulu.

Prancis bergabung dengan Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal yang lebih dulu mengumumkan pengakuan pada Minggu. Belgia dijadwalkan menyusul hari ini.
 

Keputusan ini memicu kemarahan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menyebut langkah tersebut "memalukan" dan menganggapnya sebagai "sirkus politik yang terputus dari realitas."

PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali penolakannya terhadap negara Palestina, dan diperkirakan akan menyampaikan tanggapan keras dalam pidatonya di sidang PBB mendatang.

"Tidak akan ada negara Palestina," ujarnya pada 11 September.

Sementara itu, pemimpin Otoritas Palestina Hussein al-Sheikh menyambut langkah ini sebagai "tahap penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."

RFI mencatat bahwa meskipun sudah diakui oleh sekitar 75% negara anggota PBB, pengakuan oleh kekuatan Barat seperti Prancis dianggap sebagai tonggak penting secara simbolik, meski Palestina belum bisa menjadi anggota penuh PBB karena veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan.