Perdana Menteri Inggris Keir Starmer umumkan pengakuan resmi Palestina sebagai negara. Foto: Anadolu
Fajar Nugraha • 22 September 2025 00:41
London: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan keputusan Inggris untuk secara resmi mengakui negara Palestina lebih dari 100 tahun setelah Deklarasi Balfour diumumkan. Deklarasi mendukung "pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan 77 tahun setelah pembentukan Israel di Mandat Inggris atas Palestina”.
"Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup," kata Starmer dalam sebuah pernyataan video pada Minggu 21 September 2025, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin 22 September 2025.
Pemerintah Inggris mengatakan pada Juli bahwa mereka akan mengubah pendekatan lamanya untuk menunda pengakuan hingga saat yang dianggap memiliki dampak maksimal – kecuali Israel menghentikan perang genosida di Gaza dan berkomitmen pada proses perdamaian berkelanjutan jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara. Selain juga mengizinkan lebih banyak bantuan ke wilayah kantong tersebut.
Namun, situasi bencana di Gaza justru semakin memburuk selama beberapa minggu terakhir, karena militer Israel terus menghancurkan Kota Gaza secara sistematis untuk merebutnya, sembari terus membuat penduduk daerah kantong tersebut kelaparan dan mengungsi.
Serangan harian oleh tentara Israel dan serangan oleh para pemukim juga terus berlangsung di seluruh Tepi Barat yang diduduki, dengan Israel memajukan rencana untuk mencaplok wilayah Palestina dan "mengubur" gagasan negara Palestina yang bersebelahan dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya.
Langkah bersejarah ini muncul ketika Kanada dan Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina dua hari sebelum dimulainya sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), yang akan menyoroti kedaulatan Palestina setelah puluhan tahun pendudukan dan apartheid oleh Israel.
Starmer telah menjanjikan tindakan lebih lanjut untuk memberikan sanksi kepada tokoh-tokoh senior dalam kepemimpinan Hamas dalam beberapa minggu mendatang dan menekankan bahwa kelompok tersebut tidak akan memiliki peran apa pun dalam masa depan Palestina.
Ia juga menggarisbawahi bahwa langkah untuk mengakui negara Palestina tidak akan membuat Hamas semakin berani, yang ia gambarkan sebagai "organisasi teroris brutal yang ingin melihat Israel dihancurkan".
"Seruan untuk solusi dua negara yang sejati adalah kebalikan dari visi mereka yang penuh kebencian," kata Starmer.
Menteri Luar Negeri Yvette Cooper mengatakan, "Keputusan bersejarah hari ini, yang diambil bersama beberapa sekutu terdekat kami, untuk mengakui Negara Palestina, mencerminkan komitmen teguh kami terhadap solusi dua negara dan menegaskan hak asasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri."
Wakil Perdana Menteri Inggris David Lammy mengatakan pada hari Minggu bahwa mengakui negara Palestina tidak akan mewujudkannya "dalam semalam", menggarisbawahi posisi pemerintahnya bahwa pengakuan harus menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas, yang telah berada dalam kondisi mati suri selama beberapa dekade.
"Setiap langkah untuk mengakuinya adalah karena kami ingin menjaga prospek solusi dua negara tetap hidup," kata Lammy kepada Sky News.
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, mengatakan pada hari Minggu bahwa pengakuan negara Palestina akan mengirimkan pesan penting.
"Yang terpenting, ini adalah pesan harapan bagi rakyat Palestina, pesan harapan untuk negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat," ujar Aghabekian dalam konferensi pers di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, seraya menambahkan bahwa langkah ini juga berarti bahwa "Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah negara kami".
Aghabekian menggambarkan tindakan Israel sebagai "serangan sistematis terhadap tatanan kemanusiaan, yang dirancang untuk menghapus keberadaan, budaya, dan masa depan rakyat Palestina".
Layla Moran, perwakilan pertama keturunan Palestina yang bertugas di Parlemen Inggris, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa "ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun kini telah diperbaiki".
"Ini adalah langkah kecil, cara kita memandangnya adalah awal dari sebuah perjalanan. Penting bahwa ini sekarang diterjemahkan menjadi perubahan di lapangan,” ujar Moran
“Seharusnya kita tidak melakukan genosida untuk sampai ke titik ini,” tambah Moran.