IHSG yang Anjlok Dipastikan Masih dalam Kendali Mitigasi

Jakarta: Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat memicu kekhawatiran pelaku pasar. Namun, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan bahwa kondisi ini masih dapat dimitigasi oleh pemerintah dan DPR RI.

Menurut Adies, ekonomi Indonesia saat ini lebih stabil dibandingkan masa pandemi. Ia menilai, respons cepat pasar terhadap koreksi IHSG mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang solid.

“Trading halt baru terjadi sekali pada Selasa dengan penurunan IHSG sebesar 6,02% ke level 6.058. Sehari setelahnya, pada penutupan perdagangan Rabu, IHSG kembali naik ke level 6.325. Pemulihan yang cepat ini mengisyaratkan fundamental ekonomi Indonesia yang jauh lebih kuat dibandingkan saat pandemi, meskipun tantangan eksternal tetap besar,” ujar Adies Kadir, Kamis, 20 Maret 2025.

Lebih lanjut, Adies menyoroti langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi nasional. Salah satunya adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku per 1 Maret 2025.

“Kebijakan DHE SDA ini bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.000 per dolar AS, sesuai target APBN 2025. Tanpa kebijakan ini, kurs rupiah berisiko melemah hingga menembus Rp 17.000 per dolar AS,” jelas Adies yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Baca juga: Tekanan di IHSG Tak akan Merembet Jauh, Ini Alasannya

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diharapkan dapat meningkatkan investasi domestik. Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui BPI Danantara diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi di tengah tekanan global terhadap investasi asing.

“Dengan langkah ini, ekonomi nasional diharapkan tetap stabil meskipun investasi asing mengalami tekanan akibat faktor global,” imbuh Adies.

Tak hanya itu, pemerintah juga meluncurkan program seperti pendirian Bullion Bank, hilirisasi industri, pembangunan tiga juta rumah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adies optimistis kebijakan ini akan memperkuat ekonomi dan mendorong pertumbuhan hingga 8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

“Berbagai kebijakan ini tidak hanya memperkokoh ekonomi nasional, tetapi juga berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ujar Adies.

Namun, ia mengakui bahwa efektivitas kebijakan ini masih memerlukan komunikasi yang lebih baik kepada publik dan pelaku pasar.

“Keterpaduan komunikasi antar instansi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pasar masih menunggu perkembangan konkret dari implementasi program-program ekonomi yang harus berjalan secara efektif dan akuntabel,” tambahnya.

DPR RI, kata Adies, akan terus meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal 2025. Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah menunda implementasi penuh aplikasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak.

“Sebagai solusi sementara, wajib pajak tetap dapat menggunakan aplikasi perpajakan yang sudah ada hingga Coretax benar-benar siap diterapkan,” jelasnya.

DPR RI juga terus memantau indikator ekonomi dan non-ekonomi, seperti indeks demokrasi dan indeks persepsi korupsi, yang memengaruhi kepercayaan pasar.

“Kami berkomitmen memastikan kedua indeks ini mengalami perbaikan selama periode pemerintahan saat ini,” tegas Adies.

Ia menekankan bahwa meskipun ekonomi nasional lebih kuat, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul.

“Satu hal yang pasti, anjloknya IHSG baru-baru ini masih dalam kendali mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Pelaku pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap prospek ekonomi Indonesia di 2025,” tutupnya.