Peningkatan Kapasitas Listrik EBT Butuh Investasi USD14,2 Miliar

Jakarta: Pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 memerlukan setidaknya investasi sebesar USD14,2 miliar. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 gigawatt (GW).

"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga USD14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt. Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen," ucap Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana investasi yang sangat besar. "Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," imbuh dia.

Dia mengatakan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaannya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW), dan panas bumi (23 GW).
 

Baca juga: PLTA Jatigede Segera Beroperasi, Pasokan Listrik EBT Semakin Bertambah

 

Punya potensi sumber energi panas bumi melimpah

Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.

"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11 persen) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka," papar dia.

"Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," tambah Eniya.

Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Diketahui, pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (sekitar 195 MW), Sipoholon Ria-Ria (sekitar 35 MW) dan Cubadak-Panti (sekitar 30 MW) dan dua Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (sekitar 85 MW) dan Wapsalit (sekitar 46 MW).

"Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," tutup Eniya.